Puspen Kemendagri Gelar Workshop Perkuat Kompetensi Humas Pemerintah

Pirnas.com | Yogyakarta – Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Workshop Pengelolaan Kehumasan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024. Kegiatan ini untuk memperkuat kompetensi humas pemerintah, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Workshop ini berlangsung mulai tanggal 29 Februari hingga 2 Maret 2024 di Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Yudia Ramli mengatakan, kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi maupun pemahaman terhadap tugas dan fungsi humas pemerintah yang sekaligus menjadi juru bicara pemerintah. Dia menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa juru bicara pemerintah adalah pejabat yang bertugas menyebarluaskan informasi.

“Tentunya [informasi yang] memiliki implikasi yang positif, yaitu terbangunnya informasi yang membuat kondusif serta tidak menimbulkan krisis informasi di tengah masyarakat,” ujar Yudia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pertemuan ini menjadi wahana bagi seluruh pihak yang terlibat untuk saling berbagi pengetahuan. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari peran kehumasan dalam mendukung arah kebijakan strategis Kemendagri. “Kementerian Dalam Negeri arah kebijakannya sebenarnya lokus-lokusnya ada di daerah, oleh karenanya kehumasan menjadi corong [informasi] baik di pusat maupun daerah,” jelasnya.

Sementara itu, dalam laporannya Pranata Humas Ahli Madya Puspen Kemendagri Aang Witarsa mengatakan, forum seperti ini penting di tengah dinamika tahun politik yang perlu direspons oleh pengelola kehumasan. Melalui gelaran ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mengenai pentingnya sinergisitas pengelolaan publikasi dan informasi.

“Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan para peserta dapat menjadi humas pemerintah sekaligus juru bicara pemerintah yang berkompetensi baik, sebagaimana diatur Permendagri [Nomor] 13 Tahun 2011,” ujar Aang.

Sebagai informasi, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang akan memaparkan berbagai materi terkait kehumasan. Mereka di antaranya Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Wandy Tuturoong, CEO Brightminds Communication Dody Rochadi, serta akademisi Universitas Gadjah Mada Kurniawan Kunto Yuliarso.

Adapun workshop ini diikuti oleh 110 aparatur sipil negara (ASN) yang membidangi kehumasan, baik dari pemerintah provinsi maupun Kemendagri dan BNPP. Hadir pula dalam acara pembukaan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Suharsono.
01/03/2024.

( Tim )