Pengadilan Negeri Rantau Prapat Ramai, Ini Himbauan Kabag Hukum Pemkab Labura

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABURA – Seperti yang telah diberitakan Media ini sebelumnya bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat ramai didatangi oleh ratusan orang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada hari Jum’at (17/4/2020) di Jl. SM. Raja No. 58 Ujung Bandar Rantau Prapat.

Ratusan orang yang memadati Kantor Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut adalah para Caolon-calon Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 12 huruf F. tentang syarat Calon anggota BPD berbunyi surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Nah, untuk syarat sebagai calon BPD ini lah, makanya warga labura ramai-ramai berbondong-bondong datang ke kantor Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Bahwa ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelumnya telah membuat surat mengenai penundaan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi hukum Pidana sehubungan dengan Covid-19 beberapa waktu hari yang lalu dan pelayanan mengenai surat itu pun sempat di Off-kan. Namun pada tanggal 14 kemarin pelayanan mengenai surat tersebut kembali dibuka.

Mempertimbangkan Pandemi Covid-19 dan Kamtibmas pihak kepolisian Kasat Intel Polres Labuhan Batu meminta Zahida Hafani, SH,. Kepala Bagian Hukum Pemkab Labura agar menghimbau masyarakat yang sedang berada di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang sudah mendapatkan tanda terima surat dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat supaya membubarkan diri.

Berikut himbaunya :

‘’Bapak-bapak para calon anggota BPD se-kabupaten Labuhanbatu Utara yang berada di Pengadilan Negeri Rantau Prapat saat ini, bagi yang sudah dapat surat tanda terima segera dilaporkan kepanitia masing-masing dan segera bapak-bapak beranjak pulang’’.

‘’yang kedua bagi bapak-bapak yang hari ini sudah mengurus terimakasih banyak, tetapi belum dapat tanda bukti terimanya di pengadilan atau belum mendapatkan tanda terima sama sekali. Kami Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Mencoba mengambil kebijakan dalam hal ini tanpa mengurangi hak-hak bapak sebagai calon anggota BPD. Karena “itikad baik” baik bapak-bapak dalam rangka untuk mengurus akan tetapi surat-suratnya belum bisa. Jadi kesimpulannya baik sudah punya tanda terima surat pengadilan baiknya segera pulang. Yang sudah datang kesana tapi tidak mendapat tanda terima dari pengadilan segera membubarkan diri dengan tertib’’. Ucap Zahida Melalui HP Kasat Intel Polres Labuhan Batu kepada warga Labura yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota BPD di Labuhanbatu Utara.

Sewaktu ditanya oleh wartawan pada hari Jum’at (17/4).

Bagaimana kalau para calon anggota BPD belum mendapatkan surat tanda terima dari Pengadilan?

Zahida menjawab ‘’ para calon tidak digugurkan haknya sebagai calon karena dihargai usahanya untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana terkendala karena sitkon yang belum stabil’’. Ucap zahida.

Zahida juga menginformasikan,’’ bahwa pelaksanaan pemilihan Calon anggota BPD se-Labura dilaksanakan pada hari Sabtu – Minggu 18 -19 April 2020. 19 april bagi yang belum siap’’. Katanya.

(D. Marpaung)