Medan Zona Merah Covid-19, JPKP Minta Pemko Lebih Ketat Terapkan Aturan Protokol Kesehatan

PIRNAS.COM | MEDAN UTARA – Berdasarkan data gugus tugas covid-19 Kota Medan pertanggal 22 Mei 2020, Bahwa dari 21 kecamatan di Kota Medan ada 20 kecamatan yang masuk dalam zona merah covid-19, Maka untuk itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Kota Medan agar lebih serius dan lebih ketat dalam menerapkan aturan protokol kesehatan kepada warganya agar penyebaran virus corona bisa cepat berkurang bukan malah meningkat. Hal itu dikatakan Ketua DPW JPKP Sumut Rudy Chairuriza Tanjung, SH pada Awak Media Pirnas disela-sela acara bansos JPKP di Kota Binjai, Kamis (21/05/2020).

Rudi mengatakan, Disini terjadi dilema yang sangat kuat ditengah masyarakat, Namun, untuk kebaikan seharusnya Pemko Medan selayaknya melakukan penegasan yang lebih ketat lagi, mengingat angka penyebaran Pandemi COVID-19 makin meningkat berdasarkan data dan informasi yang diterima dari sumber yang terpercaya.

“Memang ini dilema yang cukup kuat ditengah masyarakat, Tapi Pemko Medan harus tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan agar penularan covid-19 tidak semakin meningkat, Lihat saja Medan udah masuk zona merah, kan ini rawan”, kata Ketua JPKP Sumut tersebut.

Ketua JPKP Sumut itu juga menjelaskan, Bahwa bukan saja meningkatnya tanda zona merah yang ada di 21 kecamatan Kota Medan, Tapi morat maritnya pendataan masyarakat penerima bantuan juga menjadi permasalahan yang cukup komplit ditemukan hampir di seluruh kota Medan.

“Permasalahan yang ada di Medan bukan hanya meningkatnya zona merah, Tapi pendataan penerima bansos juga masih morat marit, Pemko Medan harus cepat benahi ini”, jelas Rudi.

Karena masih banyak ketimpangan data penerima dan berbanding dengan masyarakat yang menerima, sehingga berdasarkan fakta juga masih banyak yang belum mendapatkan haknya sebagai masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini kita harus sama sama mencari solusi dan jangan saling menyudutkan, JPKP saat ini hadir membantu Pemko Medan mengutip data yang tercecer tersebut.

“Kenapa kami katakan data tercecer, karena menurut pengamatan kami, masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada JPKP, adalah masyarakat yang layak menerima program bantuan diprogramkan pemerintah”, terang Rudi yang juga seorang Advokat itu.

“Dalam hal ini juga JPKP akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan bila menerima laporan warga masyarakat yang tidak menerima haknya sebagai warga tidak mampu di kota Medan”, tutup Rudi.

(Zainal Abidin)