LSM Merah Putih Kawal Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembangunan Waduk di Desa Pindol Bolmong - PIRNAS
banner 728x250

LSM Merah Putih Kawal Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembangunan Waduk di Desa Pindol Bolmong

  • Bagikan

PIRNAS.COM | Bolmong – Pembuatan Waduk yang berada di Desa Pindol Bolmong di pertanyakan oleh Masyarakat karena Tanah Masyarakat ikut di sorobot oleh pihak pelaksana pembuatan Waduk yang sampai saat ini tidak ada penyelesaianya, kepada pihak pemerintah Bolmong dalam hal ini Dinas terkait PUPR jangan tinggal diam atas  Terkatung-katungnya pembayaran ganti untung atas pembanguan waduk yang ada di Desa  pindol.

Akhirnya persoalan ini di tanganggapi oleh LSM MERAH PUTIH, yang di ketuai  Rahmat Algaus SH, Bidang Hukum dan HAM mengatakan, “kami meminta pihak DPRD dalam hal ini segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bagi dinas PUPR dan Masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan  proyek  ganti untung yang telah di janjikan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PUPR ) yang selalu tertunda tunda atas lahan masyarakat baik yang terdapat langsung maupun tidak,” pintah Algaus. (26/10/2021)

Pembangunan Waduk di Desa Pindol hanya menyusahkan Masyarakat padahal anggaranya jelas dari pihak pemerintah pusat kuat dugaan hal ini ikut di mainkan oleh pihak Dinas PUPR Bolmong dan pihak pelaksana proyek dalam hal ganti Untung lahan milik Masyarakat yang belum ada kejelasan,

Akhirnya Masyarakat Desa pindol mengadu ke DPRD Kabupaten Bolmong dan mendapat pengawalan dari LSM Merah Putih melalui Ket bidang HUKUM DAN HAM  Rahmat Ali Algaus SH bersama perwakilan masyarakat penerima kedatangan Masyarakat di DPRD Bolmong, meminta untuk memangil pihak kontraktor dan pihak pemerintah pada Dinas PUPR untuk  di dengar keteranganya. Siapa yang sesungguhnya  yang akan  bertanggung jawab penyelesaian ganti untuk lahan, sesuai dengan peta terdampak dan peta yang masuk Jonah penghijauan di komplex pembangunan waduk pindol. tegas Algaus.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perlu dilakukan agar jelas kata Algaus agar Tidak terjadi hal-hal yg nantinya akan merugikan semua pihak Rakyat perlu tau kapan penyelesaian pembayaran ganti untung, yang selalu di janjikan oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR Bolmong. Jangan hanya di janjikan akan di bayar karna selama ini Rakyat hanya menerima janji padahal pelaksanaan proyek pekerjaan sudah hampir rampung keseluruhan. Tambah Algaus.

(**Agus)

  • Bagikan