LEMBAGA KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP MINTA KLARIFIKASI MENTERI PUPR RI ATAS TIDAK MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IPPKH

PIRNAS.COM | JAKARTA – DPN LKLH minta klarifikasi kepada Kementerian PUPR RI terkait pemenuhan kewajiban atas pemegang IPPKH No.SK.481/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tgl 22 Juni 2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Bendungan Lau Simeme atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, hal tersebut disampaikan melalui surat DPN LKLH No. 28/DPN-LKL/VIII/2021 tgl 13 Agustus 2021 oleh sekjen DPN LKLH Irmansyah,SE di Kantornya di Ciputat Tangerang Selatan.

Sekjen DPN LKLH Irmansyah,SE juga mengatakan, Pembangunan Bendungan Lau simeme di Sibiru-Biru Kab. Deli Serdang yang dilaksanakan oleh PT. Wika-Bumi Karsa. KSO kerja sama dengan BWS S 2 kementerian PUPR berdasarkan kontrak kerja sama HK.02.03/Bendungan/2017/01 tgl 22 Desemeber 2017, lokasi IPPKH berada di dalam kawasan Hutan Produksi, berdasarkan hasil identifikasi lapangan di lokasi IPPKH di Desa Mardinding kec. STM Hilir sangat banyak ditemukan pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagai pemegang Izin IPPKH.

“Hasil pengamatan tim DPN LKLH di lokasi IPPKH yang dipimpin Irwanto bersama rekan-rekan pada kordinat Kordinat LU 3°17’13.962″ BT 98°37’51.252″ dan sekitarnya telah ditemukan penggalian Batu/tanah, pengrusakan hutan, penebangan pohon serta pembukaan jalan menuju di kawasan Hutan menuju lokasi IPPKH, PT. Wika-Bumi Karsa, KSO dan BWS Sumatera 2/Kementerian PUPR RI di duga tidak mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI No.SE.2/PKTL/REN/PLA.0/1/2021 tgl 11 Januari 2021.

Tentang Perobahan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.SE.4/PKTL/REN/PLA.8/1/2019 tentang Kepatuhan Pemenuhan kewajiban oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan misalnya Tidak menyelesaikan tata batas.

Tidak melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi.

Tidak membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH.

Tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai.

Tidak membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP.

Tidak melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah.

Tidak melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan.

Tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR).

Tidak membayar ganti rugi nilai tegakan, Tidak melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH.

Bahkan di duga juga kemungkinan Tidak membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dan yang sangat memalukan sekali kegiatan proyek multi years seperti ini tidak memakai plank”, ujarnya.

Lokasi galian batuan dalam kawasan hutan pada IPPLH a/n Kementerian PUPR di Desa Mardinding Kec. STM Hilir, tanpa Plank kegiatan.

(dm)