KUCURKAN APBD 10 MILYAR UNTUK MOBIL MEWAH DEWAN FORMASI RIAU : SAAT INI MASYARAKAT MISKIN MASIH BANYAK

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | RIAU – APBD Riau merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas serta juga yang disetujui dengan secara bersama oleh Pemerintah Daerah serta juga DPRD, dan juga ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006).

Dengan demikian APBD ini merupakan suatu alat atau juga wadah untuk bisa menampung bermacam-macam bentuk kepentingan publik yang diwujudkan itu dengan melalui berbagai macam kegiatan dan juga program yang mana pada saat tertentu itu manfaatnya akan benar-benar dapat dirasakan oleh banyak masyarakat.

Menurut menteri Negara Otonomi Daerah RI serta juga PAU-SE UGM, APBD Pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang dipakai yakni sebagai alat untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah.

Oleh karnyanya, DPRD dan juga Pemerintah Daerah itu harus dapat selalu berupaya dengan secara nyata serta juga dengan terstruktur untuk bisa menghasilkan APBD yang bisa mencerminkan kebutuhan riil pada masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah itu dan juga dapat atau bisa memenuhi tuntutan terciptanya suatu Anggaran Daerah yang berorientasikan pada kepentingan akuntabilitas publik.

Namun apa yang terjadi dengan APBD Riau, sepertinya belum berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, yang konon masih diliputi oleh permasalahan sosial dan mendasar, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan bahkan tingkat pengangguran pun masih terhitung tinggi, mengingat di Riau masih dirasa sangat sulit untuk mencari pekerjaan bagi pencari kerja lulusan Riau.

Menurut Ketua FORMASI Riau, Dr. M.Nurul Huda, SH.,MH pengalokasian APBD Riau masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat, hal itu disampaikannya sehubungan dengan diketahui pihaknya bahwa adanya anggaran dari APBD Riau sejumlah puluhan Miliyar hanya untuk pengadaan mobil Dinas Pimpinan DPRD Riau.

Menurut Nurul Huda, pengalokasian APBD untuk belanja kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Riau itu tidak relevan jika dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat Riau yang penuh masalah sosial yang bersifat mendasar.

“Kita di Riau masih banyak permasalahan sosial yang bersifat mendasar, banyak pengangguran, rakyat miskin yang tidak punya tempat tinggal yang layak, putus sekolah, jalan rusak masih terdapat dimana-mana, itu seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, “terang ketua Formasi Riau sekaligus Doktor di bidang Hukum Pidana itu.

Bahkan sebagaimana diketahuinya terkait nilai yang sangat fantastis untuk belanja mobil Dinas Pimpinan DPRD Riau itu, Nurul dengan tegas atas nama formasi Riau meminta belanja itu dibatalkan, karena menurutnya APBD Riau itu bukan untuk hanya kepentingan elit politik saja, tetapi harus diberikan kepada masyarakat.

“Kepentingan masyarakat luas masih menjadi hal utama, kami minta pembelian kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Riau itu segera dibatalkan, karena tidak sesuai tujuan dan manfaat APBD”, lanjut Nurul.

(TIM)