Tragedi RSUD Rantauprapat: Bayi Meninggal, Jenazah Ditahan 16 Jam karena Biaya

RANTAUPRAPAT, PIRNAS.COM – Potret buram pelayanan kesehatan kembali mencoreng institusi medis milik pemerintah Kabupaten.

Pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat diduga kuat menahan jenazah seorang bayi berusia 6 bulan bernama Tata, hanya karena orang tuanya yang miskin tidak mampu melunasi biaya administrasi sebesar Rp 7.495.770,-.

Ironisnya, biaya fantastis mendekati Rp7,5 juta tersebut dibebankan untuk tindakan medis yang hanya berlangsung selama satu jam sebelum sang bayi dinyatakan meninggal dunia.

Peristiwa ini bermula pada Minggu malam (18/10/2026). Sekitar pukul 21.00 WIB, Akbar Siregar, warga Lingkungan Nenas, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, membawa anaknya, Tata, ke RSUD Rantauprapat untuk mendapatkan perawatan darurat. Namun takdir berkata lain. Setelah dilarikan ke ruang ICU, dokter menyatakan bayi Tata meninggal dunia pada pukul 22.00 WIB.

Penderitaan keluarga tidak berhenti sampai di situ. Saat hendak membawa pulang jenazah anaknya untuk segera dikebumikan, pihak RSUD Rantauprapat menolak memberikan izin sebelum biaya administrasi perawatan dilunasi secara tunai.

“Karena aku gak punya uang dan berusaha berutang pun gak dapat. Hingga akhirnya hari ini, Senin (19/10/2026) pukul 13.00 WIB, anakku baru bisa kami bawa pulang untuk dikebumikan. Dan saya berterima kasih kepada bapak-bapak wartawan yang sudah menolong saya,” ujar Akbar Siregar dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Senin siang.

Akibat kebijakan rumah sakit tersebut, jenazah bayi tak berdosa itu telantar dan tertahan selama 16 jam di rumah sakit, menunda hak almarhum untuk segera dimakamkan secara layak.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Direktur RSUD Rantauprapat, dr. Ady Subrata, membenarkan adanya tagihan tersebut. Ia menegaskan bahwa biaya perawatan tetap wajib dibayarkan oleh keluarga pasien, meskipun pasien telah meninggal dunia.

“Ini kan pasien umum, jadi harus dibayar,” ucap dr. Ady Subrata singkat saat dimintai keterangan terkait penahanan jenazah.

Tindakan kaku manajemen RSUD Rantauprapat ini memicu gelombang kecaman keras dari berbagai pihak. Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ELANG MAS Labuhanbatu, Dariter Ritonga, mengutuk keras insiden kemanusiaan ini. Menurutnya, tindakan rumah sakit telah mengangkangi nilai-nilai dasar negara.

“Manajemen RSUD Rantauprapat telah mengesampingkan dasar negara kita, Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasien hanya dirawat satu jam, biayanya sampai Rp7,5 juta. Ini tidak masuk akal, ini pemerasan terhadap rakyat miskin!” tegas Dariter dengan nada geram.

Dariter Ritonga menyatakan akan mengusut tuntas persoalan ini ke ranah hukum dan mendesak otoritas tertinggi daerah untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Saya minta Bupati Labuhanbatu melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung dan melakukan evaluasi total terhadap dr. Ady Subrata selaku Direktur RSUD Rantauprapat. Jika tidak mampu melayani rakyat miskin, lebih baik mundur!” pungkasnya.

Tragedi kemanusiaan ini di sinyalir berulang kembali memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat Labuhanbatu: apakah RSUD Rantauprapat didirikan sebagai institusi pelayanan kesehatan berasaskan kemanusiaan, atau berwujud jadi ladang bisnis yang komersial?’

Kini, seluruh elemen masyarakat menunggu ketegasan dan nyali Bupati Labuhanbatu untuk turun tangan dan mengevaluasi total jajaran manajemen RSUD Rantauprapat yang sudah berulang kali diterpa sorotan miring terkait pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi tetap membuka ruang dan hak jawab bagi Bupati Labuhanbatu maupun perwakilan manajemen RSUD Rantauprapat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Laporan : HYT/TIM