Kondisi Jalan Desa Ulu Mahuam dan Desa Rintis Menuju Rantau Prapat Terabaikan Selama 10 Tahun Oleh Pemkab Labusel, Hanya Beberapa Ratus Meter Yang Diperbaiki

PIRNAS.COM | LABUSEL – Jalan aternatif Desa Ulu Mahuam dan Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menuju Rantau prapat Kabupaten Labuhanbatu selama pemekaran kurang di perhatikan pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu selatan.

Hal ini dikeluhkan masyarakat pengguna jalan saat melintas pada Senin (23/11/2020) karena jalan kurang lebih sepanjang 8 kilo meter kondisinya sangat memprihatinkan dan berlobang.

Diketahui jalan tersebut di bangun di masa kabupaten Labuhanbatu sebelum di mekarkan mulai tahun 2008 sampai sekarang. Karena tujuan pemekaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan memperkecil salah satu daerah agar mudah terpantau sampai ke pelosok desa dalam pembangunan inprastruktur terutama sarana jalan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang lebih di huni 200 ribu jiwa, kabupaten di ujung propinsi sumatra utara tersebut.

Salah satu warga Desa Rintis MH yang sering melintas mengatakan banyak masyarakat kecewa, terbukti diabaikan entah kepada siapa lagi akan berharap untuk memperbaiki jalan itu, sekarang mungkin saja hanya menunggu keajaiban Tuhan, tak ada lagi pemimpin daerah ini yang dapat diharapkan masyarakat hanya menggerutu dalam hati ketika melewati jalan tersebut.

“Saya sangat kecewa melihat kinerja pemerintah kabupaten Labusel yang saya anggap kurang perduli dengan desa Rintis terutama masalah kodisi jalan kini kondisinya hancur lebur, semua hanya janji manis tidak ada yang dapat di harapkan, biarlah jalan ini hancur lebur sama sama merasakan, yang paling saya tidak habis pikir para calon bupati pada seliweran lewat sini cari dukungan dengan mengobral janji manis, apa mereka itu tidak melihat?, itu saja yang saya heran”, ujar MH dengan kesal.

MH berharap masyarakat Desa Rintis sadar memilih pemimpin yang perduli dengan warganya.  “Tanggal 9 Desember mendatang jangan pilih pembohong”, tutur warga desa Rintis dengan perasaan kecewa.

Sementara itu di tempat terpisah ketua DPD Lembaga Pemantau Keuangan Negara (LPKN) Darman Harahap, saat diminta pendapatnya, “Kadang ada seorang yang merupakan pejabat penyelenggara pemerintah daerah itu menyampaikan di luar kemampuan, tapi dipaksakan disampaikan pada masyarakat janji padahal mereka belum mampu demikian, juga kondisi PAD kita yang masih relatif kecil kadang tidak terbagi tidak cukup untuk membangun di semua sektor, makanya saat kampanye itu jelaskan pada masyarakat supaya faham, kalau tidak di jelaskan mereka enggak tau, taunya menuntut janjinya sang cabub saat kampanye itu akan jadi bumerang percaya lah” tuturnya kalem.

(MS)