Kisruh, Dinas PMDPPA-KB Dan Disdik Gelar Rapat Eksistensi Guru PAUD Libatkan Banyak Pihak

Pirnas.com | Pakpak Bharat – Kadis dan Kabid PMDPPA-KB Kabupaten Pakpak Bharat dianggap tidak becus oleh salah satu Tim Pemekaran Pakpak Bharat dalam melakukan sosialisasi penerapan Substansi Permendes. Kekisruhan antara ratusan Guru Paud / Pengelola Paud dengan Pemerintah Desa Se-kabupaten pakpak Bharat, yang diakibatkan secara tiba-tiba pihak desa berdasarkan seruan PMDPPA-KB yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Pemerintah desa untuk tidak membayarkan perihal Anggaran Insentif bagi Guru-guru Paud Sepakpak Bharat. Pd tgl 23/06/2024 lalu.

Rapat yang akan digelar Dinas Pendidikan Pakpak Bharat terkait Permendes Menindaklanjuti pasal 2 ayat 2 Permendes Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi dan penerapannya saat penggunaan Dana desa untuk membayar insentif Guru guru Paud yang sudah terbiasa dilakukan.

Rapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pakpak Bharat bersama sejumlah pengelola/Guru Paud sekabupaten Pakpak bharat Rabu minggu kemaren bertempat di Aula Rapat Dinas Pendidikan Pakpak Bharat.

Dari kegiatan ini, salah satu TIM Pemekaran Pakpak Bharat Antoni Tinendung mengharapkan semua pihak menyadari akan pentingnya keberlanjutan dan eksistensi anggaran insentif bagi Guru Paud Sepakpak Bharat. Para peserta rapat harusnya menyadari efek Penerapan Sebuah Regulasi Pemerintah harusnya tepat waktu, arah manfaat, tidak ambigu sehingga dapat memberi edukasi, efektivitas yang tidak merugikan banyak pihak. Penerapan regulasi itu sesuai dengan semangat Undang Undang desa.

Peran Camat juga, belum bekerja secara maksimal dengan kesungguhannya untuk memprioritaskan anggaran Dana desa sepakpak Bharat atas prioritas sesuai Permendes tahun 2023 yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hak evaluasi monitoring tidak berjalan sehingga Camat Camat yang tidak produktif sebaiknya dilakukan rotasi demi kelangsungan pemerintahan kecamatan secara utuh mewujutkan desa yang mandiri, kreatif dan berwawasan mampu memulihkan, meningkatan ekonomi masyarakat desa. Bukan mengambil keuntungan pribadi azas manfaat dari anggaran dana desa. Kata Antoni Tinendung salah satu Aktivis Pakpak Bharat itu.

” Pemerintah daerah dalam penerapan regulasi harusnya tepat waktu, arah manfaat untuk pencapaian substansi regulasi itu. Hingga tak serta merta merugikan banyak pihak. Tidak dibayarkannya insentif bagi Guru guru Paud secara tiba tiba, akan memberi resiko sebuah perlawanan yang nyata dari pihak pihak terkait. Tentunya tidak sesuai dengan harapan BUNDA PAUD Pakpak Bharat yang ingin mewujudkan pendidikan anak usia dini menjadi anak anak emas regenerasi Pakpak Bharat yang lebih baik.”ujarnya

(Jaman Munthe)