Ketua LPK-RI Sulut dan Bolmong, Kecam Pihak Perum Pegadaian Tentang Pelelangan Barang Jaminan Konsumen

PIRNAS.COM | KOTAMOBAGU – LPK RI, Bolmong melalui Ketua Edwin Hatam kecam Sikap Pegadaian Cabang Kotamobagu dengan melelang unit jaminan milik nasabah, diduga kuat melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Hal itupun, mendapat Kecaman Keras dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) RI Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Sebagaimana disampaikan Edwin Hatam ketika diwawancarai media ini,
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan menjual unit milik nasabah itu jelas-jelas tindakan semena-mena dalam mengambil tindakan eksekusi jaminan fidusia.

“Pihak kantor Pegadaian tidak bisa lakukan pelelangan sepihak yang seharusnya ada pemberitahuan kepada debitur (konsumen) bila ada pelelangan objek fedusia, karena bisa saja debitur masih mau melanjutkan kewajibannya karena, bisa saja debitur masih sanggup atau menyanggupi untuk membayar,” ujar Hatam

Tindakan Pegadaian itu, kata Hatam melanjutkan, jelas-jelas melanggar Regulasi termasuk putusan MK yang bersifat Final and Binding.

Sebab, kata Edwin, pihak kreditur tidak punya hak eksekutorial seperti yang tertuang dalam UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 ayat 15 pasal 2 dan ayat 15 pasal 3, yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

“Sekurang-kurangnya sisa dari harga lelang diberitahukan juga kepada debitur seperti yang selama ini berlaku di perum pegadaian, seperti contohnya pelelangan barang gadai berupa emas yang sisa atau kelebihan uang lelangnya selalu di kembalikan kepada debitur,” ucapnya.

Melihat tindakan tersebut yang kini sudah berproses di meja hijau setelah digugat oleh Nasabah atas nama Fony Watulingas, Edwin mengaku bila perihatin dengan tindakan dari pihak Pegadaian.

“Kita berdoa saja semoga petitum yang diajukan oleh Kuasa Hukum debitur bisa dikabulkan oleh hakim, tetapi pada intinya saya sebagai ketua LPK RI BMR mengecam keras,” tegas Hatam

Aktivis muda BMR ini pun berpesan kepada seluruh perusahaan atau lembaga pembiayaan di BMR, kiranya dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembiayaan guna mendukung terciptanya stabilitas sebagai sistem modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

“Saya berpesan terutama kepada Pegadaian agar dapat menaati semua peraturan yang ada terkait hak eksekutorial, karena masyarakat sekarang ini sudah melek hukum tentang perjanjian kredit ataupun perjanjian sewa beli dan sejenisnya. Apalagi sekarang sudah ada Lembaga Perlindungan Konsumen yang akan terus melakukan edukasi dan pendampingan terhadap konsumen. Yang pastinya akan berdampak gugatan perdata atau pidana terhadap Lembaga – Lembaga pembiayaan yang tidak menaati peraturan dalam melakukan tindakannya terutama masalah eksekusi objek Fidusia,” tegas Edwin LPK-RI.

(**Agus)