Ketua Bumdes Desa Perkebunan Halimbe, Dipertanyakan Raibnya Dana Bumdes

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUHANBATU UTARA- Desa Perkebunan Halimbe Kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara, terindikasi dana Bumdes ditelan hantu air.

Pasalnya, ketua Bumdes Desa Perkebunan Halimbe (Edi Zailani) gunakan dana Bumdes sebesar RP 150.000.000,- untuk membuka usaha warung bakso yang bergelar, warung bakso Cah Gunung, yang mengontrak satu buah rumah sewa di jalinsum Kampung Pajak Labura.

Pembukaan awal warung bakso tersebut, kisaran bulan Oktober, 2018. Sedangkan fasilitas tempat, satu buah rumah sewa kisaran 10-12 juta kontrak/tahun. Serta membeli meja 9 buah, dengan masing-masing permeja, memiliki 4 kursi, untuk tempat duduk para pelanggan. Dengan beberapa buah kipas angin.

Sejak dimulainya usaha tersrbut di bulan Oktober 2018, hanya berlangsung kisaran tiga bulan, warung tersebut telah tutup. Dalam waktu tersebut, 3 bulan dana Bundes raib.

Awalnya jumlah dana tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- tersisa Rp. 62.000.000,- Artinya dana yang raib Rp 88.000.000,-

Secara logika jelas tidak dapat diterima akal, membuka satu badan usaha warung bakso selama tiga bulan, jangankan modal tetap steril, bahkan menelan atau menghabiskan dana sebesar, Rp. 88.000.000,-. Lalu dimana hasil penjualan?  Apakah dana bumdes tersebut, dicampur uang ratusan di setiap bakso, sebagai intinya?

Ketua Bumdes tersebut (Edi Zailani) yang juga sebagai karyawan di PT SOCFIN, sebagai Bilal Masjid di AFD 2, desa Halimbe, Kecamatan Aek Natas Labura. Dengan nada santai mengungkapkan pada media ketika dikonfirmasi dikediamannya 14 april 2020.

“Kami gagal pak, sehingga dana anggaran kami (bumdes) terkikis sebesar Rp. 88.000.000,-“, Ucapnya seolah kecewa.

Ketika berlangsung pertanyaan oleh media, Ketua Bumdes hanya menjawab, “saya tidak dapat menjawabnya pak kalau saya tidak buka buku dan buku catatannya ada pada sekretaris kami”, ujarnya.

Namun sekretaris juga bendahara, tidak dapat dihadirkan oleh Edi saat itu.

Dengan pengamatan dan kaca mata pandang, terkesan ketua Bumdes tidak terbuka, dan ada yang disembunyikan serta mengelak, tidak tau menjawab kalau bukan melihat buku, seolah pembukuan terindikasi rekayasa.

Diselah konfirmasi, ketua bumdes, Edi Zailani menyebutkan bahwa setiap bulan dia melaporkan kepada kepala desa dalam bentuk tulisan. Namun kepala desa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena tidak berada ditempat.

Hasil konfirmasi tersebut, tidak dapat sempurna, karena ketua bumdes tersebut tidak mau membuka suara atas konfirmasi tersebut.

Mengingat dana tersebut adalah dana yang dikucurkan pemerintah guna menunjang perekonomian masyarakat, namun terindikasi tidak berpaedah bagi masyarakat luas, melainkan pribadi. Yang menjadi pertanyaan besar, ketua bumdes hanya memberi jawaban dengan lentur, “kami gagal” dan setelah gagal, sehingga habiskan dana sedemikian, ketua bumdes meminta mengundurkan diri.

Diharapkan pihak Inspektorat memeriksa kebenaran atas penggunaan dana bumdes tersebut, karena menyangkut uang negara, segala sesuatu harus dipertanggung jawabkan, bukan hanya dengan jawaban, “kami gagal” kalau setiap ketua bumdes beralasan seperti demikian, lalu kapan masyarakat dapat tertolong walau secara dongkrak kecil, buat memperbaiki perekonomian, seperti harapan pemerintah.

(Rahmat Siregar)