Kasus RTLH Bolmong Yang Merugikan Negara 750 Juta Terus Bergulir Penetapan Tersangka Selesai Gelar Perkara

PIRNAS.COM | BOLMONG – Kasus RTLH Bolmong tetap bergulir dan tak lama lagi di lakukan gelar perkara agar sudah ada penetapan salah satu tersamgka dalam kasus tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu terus melakukan proses penyidikan atas dugaan kasus korupsi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), TA angaran 2019, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondow ( Bolmong).

Bantuan RTLH ini bersumber dari Kementrian Sosial ( Kemensos RI ) TA anggaran 2019 yang diperuntukan khusus pembangunan Rumah warga kurang mampu di dua kecamatan. Yakni, kecamatan Lolak dan kecamatan bolaang.

Untuk kecamatan lolak antara lain, Desa lolak, desa motabang dan desa mongkoinit. Semntara untuk kecamatan bolaang. Yaitu, Desa abang, desa bolaang, desa tadoi, dan desa lolan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotambagu, Hadiyanto SH, Melalui Kasi Intel Athur Piri SH, Mengatakan, Dugaan kasus korupsi RTLH bolmong terus berproses dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan RTLH itu, sementara dalam pemeriksaan oleh jaksa penyidik seputar masalah tersebut.

Menurutnya kasus korupsi RTLH ini terus dipercepat baik pemeriksaannya maupun tahapan gelar perkaranya pasti dilakukan apabila sudah tuntas tahap pemeriksaan. Sebab ada dugaan ketidakberesan. Apa lagi fisik bangunan yang lain diduga kuat belum ada. Inilah formula bukti awal kami melihat dugaan kasus korupsi ini.

Disinggung kapan dilakukan gelar penetapan tersangka atas kasus korupsi RTLH bolmong tersebut. Arthur menjawab, secepatnya dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.  ” semua yang terkait dipanggil dan diperiksa dulu, selanjutnya baru dilakukan gelar perkara,” Ucap Arthur.

Tambahnya, bahwa sudah beberapa orang yang telah di periksa untuk dimintai keterangan. Diantaranya, Kepala Dinas Sosial Abdul haris Bambela, Kepala Bidang (Kabid)  Pada kegiatan itu,  Staf pelaksana kegiatan, pihak ketiga, dan warga selaku penerima bantuan Yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara ( KSB ) juga di periksa untuk dimintai keterangan,” ungkap Kasi inter Kajari kotamobagu saat berbincang dengan awak media Senin  (19/04/21) diruang kerjanya.

Data yang berhasil dirangkum wartawan, kasus ini mencuat adanya pengaduan yang dilayangkan oleh Masyarakat atas dugaan koruspi pada kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) bolmong tersebut.

Anggaran bantuan RTLH ini senilai Rp 750 Juta, yang bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos RI) TA 2019, melalui program Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku yang mengusulkan.

Menariknya, dari sekian puluh rumah yang harus dibangun dengan menggunakan pagu anggaran bantuan RTLH dari kemensos RI itu, sebagiannya belum direalisasikan. Semntara anggarannya telah cair di salah satu bank melalui rek penerima ( Kelompok ). Namun kemudian pada saat dana tersebut cair, terindikasi langsung di alihkan kepihak ke tiga ( Pelaksana ) dan menyebabkan masalah ini berproses ke rana hukum.

(**Agus)