KANTOR KEPALA DESA KAMPUNG DALAM DI DEMO MASYARAKAT TERKAIT BANTUAN SOSIAL (BANSOS) COVID-19

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – Kantor Kepala Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, digruduk masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) covid-19, Rabu (10/06/2020).

Pantauan wartawan di lapangan kepada salah seorang masyarakat Desa Kampung Dalam berinisial (ko), menyatakan mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan apapun baik itu dari pusat maupun bantuan yang dari desa.

“Sama sekali tidak pernah kami dapat bang, apakah itu bantuan dari Kemensos, maupun dari desa, bahkan yang lain sudah berkali-kali dapat, kami belum juga bang, yang herannya lagi orang yang dapat bantuan itu-itu saja bang, apa gak geram kali kami bang kepada pemerintahan Desa Kampung Dalam, dan yang lebih parahnya lagi bang, ada oknum yang berinisial (US), kalau mengaduh sama beliau langsung cair, tidak perlu KK dan lain sebagainya, tinggal melaporkan saja langsung masyarakat yang di laporkan dapat bantuan”, ujarnya.

Lanjutnya lagi, “kami merasa geram kenapa beliau (US), ada andil dalam mengatur bantuan untuk masyarakat, siapa rupanya beliau? kenapa pemerintahan Desa Kampung Dalam sangat percaya dengan ucapan US ini? ada apa di dibalik ini semua”, jelas Ko.

Kemudian di saat itu juga Kepala Desa Kampung Dalam (Masngut) memberikan argumentasi yang membuat masyarakat kesal, (menjelaskan kepada masyarakat dengan nada geram).

“Kalau bantuan yang bapak minta itu silahkan aja tanyakan langsung sama bupati kapan cairnya? kalau untuk bantuan BLT sebanyak 155 KK, sudah terealisasi tahap pertama dan bantuan yang lain, namun untuk bantuan yang bersumber dari APBD sebanyak 340 KK, masih dalam proses,  bersabarlah, kalau bisa hari ini pun kita salurkan,” ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP LSM Gempa (Herman Damanik) angkat bicara. “Kita sangat menyayangkan kinerja Desa Kampung Dalam yang selama ini kita anggap sudah melanggar sila ke-5 pada Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, tetapi itu tidak terjadi kepada desa kami, kenapa setiap bantuan tidak pernah terbuka, transparansi kepada masyarakat desa kita ini dari dulu, kalau saya cermati, jangankan untuk bantuan, sedangkan masalah jumlah penduduk saja yang ada di desa masih gumarapus (benang kusut) atau bertolak belakang dengan jumlah data yang ada di kabupaten semuanya tidak ada yang akurat, apalagi bantuan untuk masyarakat, semua sifatnya tertutup dan kesannya selalu main mata, jadi wajar dong kalau masyarakat meluahkan kekesalannya itu menuntut haknya. Sekarang bukan zamannya masyarakat di bodohi, atau di takut-takuti, jadi, saya juga berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemerintahan Desa Kampung Dalam agar kedepannya mereka harus benar-benar menjalankan amanah supaya tidak terulang lagi ke depannya”, jelas Herman Damanik.

(HD)