JMI SUMUT : “Korban Jalan Rusak Bisa Minta Ganti Rugi”

PIRNAS.COM | MEDAN – Perkumpulan Jurnalis Media Independen Sumatera Utara (JMI SUMUT) yang tergabung dalam Jurnalis dan para Profesi, sangat menyesalkan sikap Pemko Medan yang diduga belum juga menyahuti aspirasi warga untuk memperbaiki jalan rusak, di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Sekretaris JMI SUMUT, T. Sofy Anwar, SH, menyampaikan hal itu, pada saat meninjau, ke lokasi jalan rusak, di Jalan Pancing 1, Jumat Sore, 3 September 2021.

Menurut Sekretaris JMI SUMUT, T. Sofy Anwar, SH, Warga bisa melakukan gugatan hukum kepada pemerintah daerah lantaran kerusakan jalan yang berdampak kecelakaan lalu Lintas. Pasalnya, Pemerintah daerah merupakan salah satu penyelenggara jalan yang memiliki tanggung jawab memperbaiki kerusakan.

Dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34/2006, wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Turunan pasal tersebut pada ayat 3 juga menjelaskan cakupan wewenang penyelenggaraan jalan daerah yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/ kota dan jalan desa.

Sofy menjelaskan, Pemko Medan memiliki kewajiban memelihara dan mencegah terjadinya kecelakaan karena kerusakan jalan, di wilayahnya. Bahkan sebagai penyelenggara jalan, Pemkab juga wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Amanat itu tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada ayat (2) pasal tersebut turut memperingatkan pemerintah agar memberikan tanda atau rambu, di jalan rusak yang belum dapat di perbaiki. Persoalan diduga belum adanya anggaran pemko sebagai alasan belum mampu memperbaiki kerusakan, di seluruh ruas jalannya tak bisa menjadi dalih menghindari tanggung jawab undang-undang.

Sofy menambahkan, warga memiliki hak untuk menggugat pemerintahnya lantaran persoalan tersebut. Mekanismenya bisa menggunakan gugatan warga atau citizen lawsuit (CLS) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Dasar gugatan warga merujuk pada pasal 258 UU No 22/2009 serta UU 38/2004 tentang jalan pasal 62 hurup b dan f. Bila menempuh CLS, gugatan menyasar pada kebijakan pemerintah mengenai jalan. “Siapapun yang dirugikan bisa melakukan gugatan,” ungkap Sofy.

Bila opsi PMH yang dipilih, warga bisa pula meminta ganti rugi atas kecelakaan yang dialami karena kerusakan jalan. “Kalau misalnya ada warga yang mengalami luka dan motor (kendaraan) rusak bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum,” ujarnya. Pengajuan gugatan dilakukan langsung, di Pengadilan Negeri Medan. Namun, Sofy menyarankan warga mengirimkan surat atau somasi terlebih dahulu kepada Pemko Medan, untuk mempertanyakan persoalan jalan rusak tersebut. Jika tak ada tanggapan, jalur hukum pun menjadi pilihan terbuka bagi warga atau korban jalan rusak.

Sofy juga mengatakan, pengajuan gugatan mesti disertai bukti-bukti berupa foto titik jalan rusak, kwitansi atau bon-bon warga saat berobat, ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan hingga hitungan biaya kerusakan kendaraan akibat jalan rusak. Bukti lain berupa kesaksian warga mengenai buruknya jalan juga perlu disertakan. Sofy menegaskan, JMI SUMUT siap mendampingi warga yang ingin melakukan gugatan tersebut.

Sementara itu, Kordinator Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat (Alim Muda), M. Ilyas SHi, yang juga selaku Devisi advokasi Jmi Sumut, dalam pernyataan sikapnya menyatakan, menolak Jalan Pancing 1 digunakan untuk lintasan truk kendaraan kelas berat. Ilyas juga Mendesak Pemko Medan untuk segera merealisasikan perbaikan jalan pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan dan meminta Pemko Medan, konsisten membela kepentingan masyarakat bukan kepentingan korporasi.

Dalam aksinya, Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat (Alim Muda), akan melakukan pemasangan spanduk, di simpang cabang dua, Jalan Pancing 1 dan 2 serta melayangkan surat pemberitahuan dan pernyataan sikap ke gudang-gudang dan Pemko Medan.

(Red/ Phas)