HUTAN LISUN MASIH DALAM PERBINCANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | Sumpur Kudus, (23/4-20) – Hutan lisun adalah hutan yang subur dan sangat jauh dari pemukiman, dan di sana pernah bermukim warga masyarakat sebelum penjajahan Kolonial Belanda datang.

Di waktu pemerintahan daerah kabupaten Sijunjung dipimpin Bupati Darius Apan melakukan pendataan hutan, bahwa Hutan lisun adalah berstatus hutan lindung sekaligus merupakan sebagai hutan sunyi yang jauh dari pemukiman, dan tidak ada akses jalan kesana, maka hutan lisun itu ditetapkan hutan lindung dan paru paru dunia.

Sekitar tahun 2008, hutan lisun diincar investor dari Jerman, yakni PT Mestrigon, untuk dikelola dijadikan perkebunan, namun Pemda Sijunjung menghalanginya, karena ranah Lisun tersebut berada dalam kawasan hutan lindung.

Sekitar tahun 2011 sebagian kawasan hutan lisun telah dimiliki oleh PT Multi Karya Lisun Prima (MKLP), ia telah memiliki SK Kemenhut nomor : 347/Menhut-II/2011, tanggal 30 Juni 2011 dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan luas lahan 28.885 ha, untuk selama 45 tahun.

“Tapi disayangkan PT MKLP mengabaikan kepemilikan ulayat terhadap kawasan lisun tersebut, betapa tidak sudah 8 tahun PT MKLP membabat hasil hutan kayu, namun belum ada komitmen dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA). Terutama dengan 5 Nagari di Kecamatan Sumpur Kudus (Unggan, Silantai, Sumpur Kudus dan Manganti dan Nagari Durian Gadang termasuk KMHA Silukah Kecamatan Sijunjung, namun demikian akan berdampak hukum terhadap izin yang telah dikantongi oleh perusahaan tersebut nantinya bila hak-hak adat tidak diberikan”, ungkap Jasman selaku ketua KAN di Nagari Manganti sewaktu ditemui seminggu yang lalu.

Menurut ketua LKAAM Kab Sijunjung H Epi Radisman Dt Paduko Alam SH sewaktu dikonfirmasi di kediamannya Rabu (22/4/2020) mengungkapkan Ninik Mamak Pemangku Adat dari nagari-nagari tersebut harus segera mewujudkan MOU dengan PT Multi Karya Lisun Prima (MKLP) sebelum perusahaan itu terlanjur mengambil kayu dalam kawasan hutan Lisun tersebut.

“Ketentuan adat kita Minangkabau sudah ada karumbo babungo kayu, setiap 10 kubik dikeluarkan 1 kubik untuk pemangku adat”, ungkapnya.

Justru, komitmen antara Ninik Mamak Pemangku Adat dengan perusahaan pengelola kayu harus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut turut hadir mantan onggota DPRD Kabupaten Sijunjung H Agusnali Rajo Nan Putiah yang kenal banyak dengan proses terjadi keluarnya izin tebang pilih atas nama PT MKLP, ia mengatakan, agar nasi tidak menjadi bubur, sebaiknya masyarakat hukum adat memperjuangkan hak-haknya kembali, agar cucu kemenakan tidak kehilangan haknya dikemudian hari, apalagi masa berlaku izin usaha pemanfaatan hutan Kayu cukup lama yakni sampai tahun 2056.

Begitupun lontaran kata Amril Dt Indo Puto Ketua KAN Unggan, “hak-hak kita masyarakat hukum adat atas Ulayat Rimbo Lisun harus kita perjuangkan bersama dengan limbago adat yang ada terutama dengan LKAAM”, tegasnya.

(Dasrul/Ben)