DPRD PAKPAK BHARAT SAMPAIKAN SEJUMLAH REKOMENDASI ATAS LKPJ PJ BUPATI

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pakpak Bharat tahun 2019 sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Istimewa dimaksud bertempat di gedung DPRD setempat di Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, Rabu (3/6/2020).

Rapat paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu didampingi wakil ketua Elson Angkat dan Mansehat Manik serta dihadiri Pj Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution, Sekda Sahat Banurea, para pimpinan OPD, tokoh masyarakat beserta sejumlah undangan lainnya.

Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu saat membuka kegiatan tersebut secara resmi, mengatakan Pj Bupati Pakpak Bharat telah menyampaikan nota pengantar tentang laporan pertanggung jawaban pada tanggal 6 Mei 2020.

Selanjutnya kata Sonni, panitia khusus telah melakukan pembahasan berdasarkan laporan LKPj tersebut dan dilakukan dengan kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat (RDP) dan kegiatan lain terkait dengan pembahasan LKPj.

“Panitia khusus telah menyampaikan laporan tersebut pada paripurna DPRD kemarin, dan DPRD telah memutuskan rekomendasi sehingga apa yang telah dibacakan juru bicara bagian dari keputusan DPRD yang telah disepakati,” ungkapnya.

Wakil ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat yang sebagai Juru bicara DPRD Pakpak Bharat, menyampaikan tujuan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama tahun anggaran 2019 yang lalu.

Beberapa rekomendasi yang dibacakan juru bicara DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat diantaranya, yaitu di bidang pendidikan, mahasiswa yang telah diberikan beasiswa terus diberikan bantuan sampai tamat, namun harus sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan melalui peraturan bupati.

Perlunya peningkatan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan bagi putra/putri Pakpak Bharat untuk melamar ke TNI/ Polri agar mereka sukses dan berhasil.

Rekomendasi di bidang Kesehatan, distribusi obat dari dinas kesehatan ke Puskesmas di Pakpak Bharat agar lebih di percepat, permasalahnnya ketersediaan obat di puskesmas sering kosong dan tidak siap.

Di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, meningkatkan kualitas perencanaan pengerjaan dan pengawasan dalam pekerjaan fisik dan OPD dapat memprioritaskan perbaikan kerusakan jalan antar desa dan kecamatan.

Sedangkan di bidang Sosial, supaya bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat agar tepat sasaran kepada masyarakat.

Ketanagakerjaan, supaya rekrutmen tenaga kerja untuk TKI dan pelatihan- pelatihan tenaga kerja dapat lebih di tingkatkan, pasalnya minimnya ketersediaan tenaga kerja siap pakai.

Selanjutnya di bidang Komunikasi dan Informatika, agar pemerintah dapat mendorong pihak operator telekomunikasi untuk memasang jaringan ke Desa-Desa serta agar Kominfo membangun jaringan internet di seluruh desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, yaitu meningkatkan anggaran untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi dan nasional karena membawa nama kabupaten Pakpak Bharat dan mengalokasikan anggaran pembinaan untuk atlit berprestasi dan pelatih berprestasi.

Kebudayaan, pengadaan alat musik tradisional Pakpak di desa-desa, masalahnya alat musik tradisional belum tersedia dan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaku adat dan pelaku budaya serta mengalokasikan anggaran kegiatan untuk penghargaan para pelaku seni, seperti pencipta lagu dan arrasement.

Di bidang pertanian, agar bantuan bibit jagung yang berasal dari APBD, Provinsi dan Pusat agar diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi topografi Pakpak Bharat dan meminta pemerintah untuk melakukan kajian keberlangsungan balai benih ikan cikaok dan kebun inti gambir untuk disampaikan ke DPRD.

Demikian pula bidang Administrasi Pemerintahan mengenai tapal batas agar bagian tata pemerintahan sekretariat daerah agar menuntaskan tapal batas kabupaten Pakpak Bharat dengan kabupaten tetangga.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution, menyampaikan rasa terima kasihnya sembari mengapresiasi pihak DPRD atas penyampaian rekomendasi ini, terkhusus di saat pandemi Corona atau Corona Virus Diseases 19 (COVID 19), yang merupakan amanah dari UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ini adalah bentuk transparansi dan bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja tahun 2019,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa Pemkab Pakpak Bharat menyambut positif hasil pembahasan tersebut karena diyakini bahwa seluruh yang tercantum didalamnya merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam berdasarkan hasil rapat dengan perangkat daerah.

“Sehingga evaluasi yang akan dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut rekomendasi akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan jenis rekomendasi yang disampaikan,” ucap Pj Bupati Asren Nasution.

di tempat terpisah sejumlah pemerhati pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat saat awak media ini meminta tanggapanya terkait hasil rekomendasi dimaksud, menilai masih lemah dan menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, sebelumnya tim pansus sangat menggebu gebu turun kelapangan melihat langsung sejumlah fisik proyek yang di nilai sangat riskan permasalahan yang notabene berbanding terbalik dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh pihak DPRD.

“Ya kita selaku warga, msih menilai bahwasanya rekomendasi dimaksud sangat lemah dan penuh tanda tanya,” ujar sejumlah pemerhati pembangunan itu seraya mengharapkan agar PJ bupati Asren Nasution dapat bekerja dengan baik melalui pemaksimalan sebagaimana yang telah terungkap dalam rekomendasi DPRD tersebut, juga kepada pihak DPRD agar trus memaximalkan tupoksinya demi untuk rakyat Kabupaten pakpak bharat khususnya. Pinta para pemerhati pembangunan tersebut.

(Jaman Munthe)