DPN LKLH Pertanyakan Kayu Mahoni di Jalan Cuk Mutia Medan di Tebang

PIRNAS.COM | MEDAN – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH) akan mengungkap yang diduga melakukan pembohongan publik atas penebangan pohon mahoni di Jln. Cuk Mutia Medan. Tak hanya penebangannya penanamannya kembali pun terkesan dipaksakan untuk mengelabui masyarakat kota Medan. Demikian dikatakan Sofyan Damanik Kepada Media pada hari Kamis (24/9/2020). Di Medan.

Atas hal penebanagan tersebut DPN LKLH melayangkan surat untuk konfirmasi dan Klarifikasi Izin Penebangan Pohon di Jln. Cut Mutia Medan yag ditujukan Kepada Wali Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan, Kepala Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Medan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan kepala DPMPPTSP kota Medan.

Dikatakannya , “Bahwa penebangan pohon tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang’
Berkenaan dengan dugaan pelanggaran hukum ini DPN LKLH mengadakan Identifikasi lapangan dan cek tunggul pada tanggal 25 September 2020 berlokasi di jln Cut Mutia Kelurahan Madras Hulu Kec. Polonia Kota Medan yang lokasinya hanya berjarak (+-) 100 meter dari depan Kantor Gubernur Sumatera Utara telah ditemukan sebagai berikut temuan lapangan penebangan pohon tanaman kayu mahoni.

Lokasi penebangan di Jln. Cut Mutia Kel. Madras Hulu Kec. Medan Ponia Kota Medan posisi koodinat LU 3°34’52.10″-BT 98°40’29.15”.

“Jumlah sebanyak 11 batang (tunggul), jenis tanaman Mahoni perkiraan diameter tunggul 30 s/d 40 cm Usia tanaman kurang lebih 8 S/d 10 Tahun”. Papar Damanik.

Masih kata Damanik. “selain itu kami juga menemukan tanaman baru sebanyak kurang lebih 11 batang yang baru ditanam pada posisi disamping tunggul yang ditebang tersebut, diduga tanaman baru dengan diameter kurang lebih 20 Cm dan telah mengalami pemangkasan dengan ketinggian kurang lebih sepanjang 4 meter.

Tanaman ini dikelilingi penyangga bambu kerena dimungkinkan bisa roboh sebab tanaman pengganti ini sudah tidak wajar dijadikan sebagai tanaman pengganti kerena bukan lagi bentuk bibit kayu namun ini barang kali sebagai Alternatif pengganti tanaman yang sudah terlanjur ditebang.

Hal yang senada dikatakan Sekjen LKLH mengatatakan bahwa LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup) yang berperan dalam penyelamatan lingkungan patut menduga bahwa penebangan pohon ini merupakan perbuatan melawan hukum dan pembohongan publik.

Maka perlu dikonfirmasi tentang adanya Izin penebangan kayu yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota medan.

Dari manakah sumber dana kegiatan penebangan kayu tersebut serta penanaman kembali apakah sumber Dana APBD Kota Medan atau APBD Sumut atau sumber Dana lainnya dan yang terpenting lagi untuk kepentingan siapakah penebangan kayu mahoni tersebut dan kemana hasil kayunya diserahkan.

“Kami menyimpulkan sementara bahwa penebangan pohon Mahoni tersebut serta penanaman kembali terkesan sebagai pembohongan publik hanya untuk mengelabui masyarakat Kota Medan dan terindikasi untuk kepentingan bisnis/usaha salah satu pihak atau perusahaan terdekat dengan lokasi, dan jika hal ini terbukti maka akan kita laporkan ke PPNS Lingkungan Hidup dan Poldasu”. Katanya.

Terkait hal ini Media belum berhasil mengkonfirmasi pihak Pemerintah Kota Medan untuk mengklarifikasi informasi yang diterima Media.

(DM)