Diskusi Publik UM-Tapsel: Persidangan Teleconference Dinilai Langgar KUHAP

PIRNAS.COM I P. SIDIMPUAN – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UM-Tapsel) bersama PK IMM Hukum UM-Tapsel gelar diskusi publik secara online tentang dampak persidangan teleconference ditengah pandemi Covid-19.

Dekan Fakultas Hukum UM-Tapsel, Sutan Siregar, SH., MH, Minggu (21/6/2020) mengatakan diskusi publik yang digelar 19 Juni 2020 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat pentingnya memahami hukum dan kedudukannya.

Diskusi publik yang bertema dampak persidangan ditengah pandemi Covid-19 menghadirkan Bandaharo Saifuddin SH., MH. (Dosen UM-Tapsel), Sarmadan Pohan SH, MH (Advokat Muda PERADIN) dan Ketua PK IMM Hukum UM-Tapsel, Pangiutan Tondi Lubis sebagai nara sumber.

Dalam diskusi online yang dipandu Hadamean Rambe SH, pemateri pertama Bandaharo Saifuddin SH, MH menjelaskan bahwa persidangan teleconference dinilai melanggar Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuaiketentuan yang beelaku.

Menurutnya, dalam pelaksanaan sidang teleconference di tengah pandemi Covid 19 akan ada norma hukum acara yang ditabrak seperti pada pasal 180, 186 KUHAP tentang frase yang dinyatakan disidang pengadilan dapat menimbulkan celah hukum.

“Celah hukum itu ketika menafsirkan proses pemeriksaan saksi bukan di ruang sidang pengadilan. Seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) bukan surat edaran sebagaimana perluasan KUHAP,” jelas Bandaharo.

Sesuai kedudukan dan tatanan hukum, ungkapnya Perma merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan hukum acara sedangkan surat edaran adalah bentuk edaran pimpinan keseluruh jajaran peradilan yang berisisi bimbingan dan bersifat administrasi.

Sarmadan Pohan, SH., MH menjelaskan meski persidangan teleconference dinilai melanggar hukum, namun hukum positif Nasional mengenal pengecualian seperti yang disampaikan Marcus Tillus Cicero berbunyi “Solus populi suprema Lex esto”.

“Artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi ketika ada situasi darurat yang dihadapkan antara pilihan kesehatan manusia dan penegakan hukum ditengah pandemi Covid-19 maka pilihannya adalah keselamatan pada manusia”, ungkapnya.

Pangiutan Tondi Lubis mengatakan Persidangan teleconference tidak dapat menjamin bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan, dalam keadaan bebas dan mandiri.

“Persidangan teleconference beretentangan dengan pasal 154 KUHAP. Mestinya persidangan dalam keadaan sekarang ini bukan diatur oleh SEMA, tetapi mestinya diatur oleh UU/PERPPU,” katanya.

(Jeans h/a39)