DIDUGA TANTANG PERMENDES NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENANGGULANGAN PANDEMIK COVID-19, PJ KADES MALUM GUNAKAN DD 40% TAHAP PERTAMA BANGUN INFRASTRUKTUR

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Pj Kepala Desa Malum, Kec. Sttu Jehe, Kab. Pakpak Bharat Rudy Silalahi diduga abaikan peraturan mentri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 6 tahun 2020 tentang perubahan atas permendes no. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa TA. 2020.

Pasalnya dimana sebahagian besar dana desa  40% tahap  pertama,  yang seharusnya diprioritaskan untuk  penanggulangan pandemik Covid-19 antara lain; bantuan langsung tunai Dana Desa dan Desa lawan Covid 19, ternyata digunakan untuk pembangunan infrastruktur Rabat Beton di dua titik lokasi  di wilayah Desa Malum yaitu di dusun Lae Merempat Jalan Gambangan dan Dusun Mbinanga Neur.

Dalam pekerjaan pembangunan rabat beton ini juga ada dugaan tidak sesuai spesifikasi dalam pekerjaannya dan tidak menggunakan prinsip PKTD (program padat karya tunai desa ) 30% dari pagu dana desa menggunakan tenaga manusia masyarakat desa  serta  di lokasi proyek juga tidak terlihat adanya plang proyek.

Keterangan beberapa warga yang namanya tidak ingin disebut menjelaskan bahwa,  “Pj. Kepala Desa Malum diduga sempat membuat kebijakan dengan tidak adanya pembagian BLT DD kepada  warga  Desa Malum, dengan alasan bahwa seluruhnya warga sudah terdata sebagai penerima Bansos. Sehingga aturan yang dibuat oleh ASN Kantor Camat Sttu Jehe yang menjabat sebagai Pj Kades Malum ini sempat jadi perbincangan dibeberapa desa di Kab. Pakpak Bharat dan pada akhirnya mendapat teguran oleh Camat Sttu Jehe dan melakukan pendataan ulang kembali.” ujar warga.

Hal ini jugalah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) kepada warga Desa Malum Kab. Pakpak Bharat. Ketua BPD Desa Malum ketika dikonfirmasi menjelaskan,” dalam penyaluran BLT DD tahap pertama dibagikan pada warga bulan Mei tanggal 22, dimana seharusnya dibulan April lalu telah di salurkan kepada masyarakat dan tahap kedua juga dibagikan di awal bulan Juni yang seharusnya bulan Juni ini sudah penyaluran BLT DD tahap ke tiga, untuk BLT DD tahap ke tiga sampai saat ini belum ada penyaluran sama sekali.”

Ketua BPD menambahkan bahwa untuk posko desa lawan Covid 19 Desa Malum juga tidak beroperasi lagi tepatnya di bulan Mei, dan ini langsung arahan dari Pj. Kades Malum dimana seharusnya posko Desa lawan Covid 19 ini aktif sampai bulan Juni menunggu intruksi dari pemerintah kembali.

Maka dalam hal ini Pj. Kepala Desa Malum Kec. Sttu Jehe, Kab. Pakpak Bharat, diduga mengabaikan permendes No.6 tahun 2020 dan instruksi mentri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) serta peraturan mentri keuangan no. 205/pmk.07 tahun 2019.

Warga berharap kepada Pj. Bupati Pakpak Bharat yaitu Bapak Asren Nasution segera menindak tegas ASN yang menjabat sebagai Pj. Kades Malum ini agar tidak semena mena membuat kebijakan sendiri yang sudah ditetapkan oleh kementrian desa dan pemerintah daerah sehingga dapat mengorbankan masyarakat nantinya apalagi ancamam pandemik covid 19 saat ini sedang menimpa warga indonesia.

(PS)