DIDUGA PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP TIDAK SESUAI DENGAN BESTEK

PIRNAS.COM | CILACAP – Pembagunan Jembatan Gantung Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga. Yang dikerjakan Oleh CV. PM dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.12.635.166.000, Satu Kontrak dengan Empat paket pekerjaan dan Empat Lokasi yang berbeda. Jadi dalam pekerjaan pembagunan Jembatan Gantung di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap diduga tidak jelas berapa Nilai Kontrak untuk pembagunan Jembatan Gantung tersebut. Dikarenankan pekerjaan ini dikemas dalam bentuk Paket Hemat (PAHE). Artinya didalam pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikarenakan tidak diketahui berapa Nilai untuk pembangunan Jembatan Gantung Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Dalam pelaksanan pembagunan diduga dilaksanakan tidak Sesuwai dengan Bestek. Dugaan ini timbul hasil dari Tim PIRNAS melakukan konfirmasi dengan pihak pengawas lapangan Konsultan Supervisi dari PT.YK, menurut Keterangan Bapak SH beliau mengatakan, bahwa pasir yang dipergunakan adalah pasir Banjar, sudah dilakukan uji laboratorium tapi belum keluar hasilnya dari laboratorium, cocok atau tidaknya pasir yang dipegunakan untuk campuran adukan pemasangan pondasi. Serta adukan semen yang dipegunakan satu empat, menurut keterangan beliau. Sementara pekerjaan pembuatan pondasi sudah dilaksanakan selama sepuluh hari kerja.Tanpa menunggu hasil uji laboratorium.

Didalam papan merek pekerjaan tertera Tanggal Kontrak 1 Agustus 2022. Sementara pelaksanaan 153 Kerja, sementara Anggaran Tahun 2022. Ditutup pada bulan Desember 2022. Artinya masuk Ketahun Angaran baru, yaitu Tahun 2023. Yang menjadi pertanyaan disini bagaimana bisa, pekerjaan Tahun 2022 di bayarkan Tahun 2023. Pertanyaan berikutnya satu Kontrak pekerjaan, bisa merangkum empat item pekerjaan di Kabupaten yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda. Diduga, ini bertentangan dengan Unda-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pertanyaan ini Tim PIRNAS Konfirmasikan juga dengan pihak pengawas lapangan yaitu Konsultan Supervisi Bapak SH beliau mengatakan tidak tahu, silakan pertanyakan dengan PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjut Tim PIRNAS konfirmasi juga dengan Pengawas lapangan dari Prusahaan Bapak AX beliau mengatakan tidak paham. Karena beliau cuma bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Jadi tidak mengetahui soal Adminitrasi. Sabtu 3/9/2022.

(TIM)