DATA PENERIMA BST DIRAGUKAN PANSUS COVID-19 DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

PIRNAS.COM | KOTA GUNUNGSITOLI – Hal ini disampaikan wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.Pdk., di rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Covid-19 DPRD Kota Gunungsitoli terkait keluhan warga Kota Gunungsitoli Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada PT. POS Gunungsitoli sebagai penyalur/pembayaran Dana BST, bertempat di ruang rapat DPRD Kota Gunungsitoli, Selasa (30/06/2020).

Hadir pada pertemuan RDP tersebut pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.Pdk., Ketua Pansus DPRD Kota Gunungsitoli Ridwan Saleh Zega, Sa’amboro Laoli, Samotuho Harefa, Firman Zebua, Yunius Larosa, Yobedi Laowo, Kadis Sosial Kota Gunungsitoli, Pimpinan PT. POS Indonesia Gunungsitoli, DPD AKRINDO (Asosiasi Kabar Online Indonesia) Kepulauan Nias dan para awak media.

“Kita harapkan PT. Pos dapat membuka data penerima BST jika di minta oleh teman-teman media, kita bahkan dorong PT. Pos dapat memberikan data itu kepada masing-masing Desa di wilayah Kota Gunungsitoli supaya di umumkan. Pemberian data penerima BST itu saya kira bagian dari ketransparanan dalam pelayanan publik”, jelas Herman Harefa.

Herman Jaya Harefa menambahkan, “Kita tidak pungkiri dalam rapat dengar pendapat yang kita gelar, Kita menilai koordinasi antara PT. Pos dengan Dinas Sosial kurang baik, walaupun kemudian PT. Pos mengklarifikasi kondisi ini karena adanya aturan pemerintah pusat terkait batas waktu penyaluran BST tidak memberikan ruang lebih luas kepada PT. Pos untuk koordinasi dengan Dinsos Kota Gunungsitoli”.

“Pelaksanaan penyaluran BST nilai terburu-buru sehingga tidak dapat di lakukan verifikasi terhadap penerima manfaat. Kita harapkan kedepan penyaluran BST ini dapat di salurkan secara terkoordinasi dengan lebih baik. Sejumlah persoalan lain kita temukan bahwa data penerima BST ini sebagian masih data tahun 2011 yang bersumber dari DTKS, itu ada sekitar 3000 KK sehingga kira ragukan kevalidan data tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, Herman Jaya Harefa mengatakan, “Pansus juga akan segera mengundang pihak BRI dan BNI terkait penyaluran BST kepada keluarga penerima manfaat (KPM), melalui BRI ada 312 KK, BNI 95 KK, ini terkait dengan tidak terkoordinasi penyaluran bantuan itu dengan Dinsos Kota Gunungsitoli. Sejumlah persoalan lain terungkap, bahwa DTKS kita di Kota Gunungsitoli berantakan, kevalidan data di ragukan, tentu ini berimbas kepada mutu pelayanan kepada keluarga miskin, juga berimbas kepada data jumlah keluarga miskin yang di keluarkan oleh BPS Kota Gunungsitoli. Pansus tentu sangat ragu kemudian tentang data kemiskinan di Kota Gunungsitoli oleh BPS, hal ini harus segera di perbaikan agar penyajian kondisi ekonomi dan data kemiskinan di Kota Gunungsitoli dapat disajikan kepada publik secara benar sebagai acuan kepada pemerintah dalam mengelola pemerintahan di masa yang akan datang. Pansus akan terus mengawal proses ini ke depan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat di lakukan dengan lebih baik”, jelasnya mengakhiri.

Pansus juga meragukan penjelasan PT. Pos yang menjelaskan bahwa sempat terjadi kehilangan data sekitar 600 lebih pada pengiriman data KPM kepada Pos Gunungsitoli, hal ini akan kita dalami apakah benar terjadi. Hal ini muncul pada saat akrindo mengeluhkan adanya data penerima BST dari Dinsos tapi di Pos Gunungsitoli tidak ada,

(GL)