DANA ADD/DD TAHUN 2021 DESA BINANGA DUA CAIR 40% 1,8 M DARI ANGGARAN 4,8 M, Rp. 278.000.000 RAIP TIDAK JELAS DIGUNAKAN UNTUK APA

PIRNAS.COM | LABUSEL – Pergantian Plt Kepala Desa Binanga Dua Kec. Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan sampai saat ini belum di lakukan sertijab dari Plt. Kepala Desa yang lama Khairani Skm, dan Plt. Kepala Desa yang baru Anton Sujarwo, sudah satu bulan belum serah terima jabatan sertijab.

Hal ini membuat program pemerintah Desa Binanga Dua terkendala akibatnya pencairan dana desa tahap dua terancam tidak cair karna laporan pertanggung jawaban belum selesai otomatis pencairan tahap dua tidak dapat di lakukan.

Menurut nara sumber yang tidak ingin di sebut namanya, saat di komfirmasi Awak media ini tgl 29/9 menjelaskan, “benar bahwa sampai saat ini belum ada sertijab antara Plt. yang lama dan yang baru di lantik hal ini lah yang sangat rancu karna ini soal pencairan dana desa, semua jadi terhambat. Dari anggaran 4,8 M di Desa Binanga Dua tahun 2021 memang uda cair 40% tahap awal 1,8 M semua dana sudah di tarik habis dari bank tinggal sisa kurang lebih di kas desa Rp. 500,000 saja, ini kan gawat bang semua sudah di periksa dan telusuri melalui bendahara desa tapi dari anggaran tahap satu cair 1,8 M yang di tarik ada anggaran tidak jelas Rp. 278,000 000 lagi belum di ketahui di pergunakan untuk apa oleh oknum Plt. desa yang lama sampai saat ini belum dapat di jalaskan.”

Dan pada tgl 30/9 saat di konfirmasi Plt yang baru Anton Sujarwo, melalui telepon membenarkan keterangan dari nara sumber tersebut, “bahwa sampai sekarang memang belum ada serah terima jabatan sertijab dari Plt yang lama Ibu Khariani kepada saya sehingga proses pembangunan desa terhambat karena dana DD/ ADD tahap satu kan uda di cairkan 40% dan uang itu uda tarik habis harusnya kalau semua penggunaan dana tahap satu uda di pergunakan semua laporan pertanggung jawaban selesai kan bisa mengajukan pencairan dana tahap dua, ini uang di habiskan lalu gimana ini operasional kantor kas desa hanya tinggal 500 ribu aja gimana operasional perangkat desa ke kabupaten ke kantor camat kan berantakan coba, kalau kas desa tidak di kosongkan tentu tidak ada kendala sehingga realisasi dana itu benar benar dapat di pergunakan sesuai dengan perintah UU no 6 tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa tidak terkendala ini kan saya tinggal meneruskan program mereka usulan mereka, karena semua itu proses hasil musyawara desa (Musdes), jadi perdes dan rencana anggaran biaya RAB juga sudah di buat Plt yang dulu bersama Badan permusyawaratan desa BPD, Nah bila ini ada dana sekitar Rp. 287000,000 belum dapat di pertanggung jawabkan ya proses pembangunan desa terhambat”

Tambahnya, “Kemudian saat seperti ini keadaanya di desa ini. Ya tentu saya melaporkan hal ini kepada atasan saya pak camat yang merupakan perpanjangan tangan bupati dan tidak hanya secara lisan sudah kami layangkan melalui surat ke pak camat, agar ini di tindak lanjuti memang sampai sekarang belum ada prosesnya ya menunggu lah bang bagaimana nanti, jadi sekarang ini semua kegiatan pembangunan terhenti untuk saat ini, hanya di fokuskan pelayanan admintrasi kepada masyarakat, itu aja dulu bang yah.”

Sampai berita ini di terbitkan Plt. Kepala Desa Binanga Dua yang lama Khairani Skm, belum dapat di temui awak media ini, di hubungi melalui telepon tidak aktif. Dan saat di minta tanggapanya ketua DPD LSM Obor Monitoring Citra independen OMCI Kab. Labusel (1/10) M. Suyanto mengatakan, “ini tidak bisa di biarkan terlalu lama instansi terkait harus bertindak tegas, dan cepat, Camat Silangkitang dinas pemerintah desa PMD, Dan inspektorat, apabila di internal instansi ini tidak dapat menyelesaikan secepatnya sesuai dengan data yang saya pegang saya akan laporkan dulu ini ke unit Tipikor Polres Labuhan Batu untuk memeriksa yang bersangkutan soal adanya kerugian negara penyalagunaan atau tidak itu nanti di kepolisian dan akan terus kami pantau ini perkembanganya,” katanya.

(MS)