PIRNAS.COM | KAMPAR – Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH masuk 7 besar kepala daerah di propinsi Riau dengan jumlah kekayaan 5 milyar rupiah. Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah membuka laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dapat diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut memuat kekayaan para pejabat penyelenggara negara khususnya propinsi Riau dengan 12 kabupaten/kota.
Berdasarkan keterangan resmi dari humas KPK RI, 7 nama kepala daerah propinsi Riau dengan jumlah kekayaannya masing-masing :
1) Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto, SH
Tanah dan bangunan Rp 2,98 milyar, alat transportasi dan mesin Rp 749 juta, harta bergerak lain Rp 89 juta, kas dan setara kas Rp 2,12 milyar, hutang Rp 483,1 juta, total harta kekayaan Rp 5,45 milyar
2) Bupati kepulauan Meranti, Muhammad adil
Tanah dan bangunan Rp 4,38 milyar, alat transportasi dan media Rp 192 juta, kas dan setara kas Rp 217,3 juta, total harta kekayaan Rp 4,8 milyar
3) Bupati kuantan Sengingi, Andi putra
Tanah dan bangunan Rp 3,15 milyar, alat transportasi dan mesin Rp 860 juta, hutang Rp 285,4 juta, total harta kekayaan Rp 3,72 milyar
4) Bupati Siak Sri Indrapura, Alfedri
Tanah dan bangunan Rp 1,5 milyar, harta bergerak lain Rp 118 juta, kas dan setara kas Rp 1,37 milyar, hutang Rp 24,5 juta, total harta kekayaan Rp 3,52 milyar
5) Wali kota Dumai, paisal
Tanah dan bangunan Rp 2,03 milyar, alat transportasi dan mesin Rp 399 juta, harta bergerak lain 48,1 juta, kas dan setara kas Rp 563,68 juta, total harta kekayaan Rp 3,04 milyar
6) Bupati Rokan hilir, Afrizal Sintong
Tanah dan bangunan Rp 1,1 milyar, alat transportasi dan mesin Rp 860 juta, harta bergerak lain Rp 165,5 juta, kas dan setara kas Rp 22 juta, hutang Rp 110 juta, total harta kekayaan Rp 2,04 milyar
7) Bupati Indragiri hulu, Rezita meylani
Belum melaporkan LHKPN kepada KPK RI
sementara itu, 5 kabupaten/kota yang tidak dituliskan diatas masuk 5 top up kepala daerah propinsi Riau yang memiliki kekayaan terbanyak yakni wali kota Pekanbaru, Bupati Rokan hulu, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri hilir dan Bupati Pelalawan. (dikutip dari berbagai sumber)
Sementara itu pembangunan di kabupaten Kampar tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat kabupaten Kampar. Tambah lagi saat ini, covid 19 masih merajalela sehingga diberbagai bidang sedikit melemah dan tersendat. Walaupun demikian, pembangunan yang dituangkan dalam bentuk proyek sudah terlaksana, namun butuh perhatian khusus dan serius supaya anggaran yang telah diperuntukkan untuk pembangunan tidak disalah gunakan.
(Y/K)
