Home » Daerah » BSKDN Kemendagri Tegaskan Komitmen Dampingi Pemda se-Kaltim Kelola Keuangan secara Transparan dan Akuntabel

BSKDN Kemendagri Tegaskan Komitmen Dampingi Pemda se-Kaltim Kelola Keuangan secara Transparan dan Akuntabel

Pirnas.com 24 Okt 2023

 

PIRNAS.COM | Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmenya mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Kalimantan Timur mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan PKDD) BSKDN Abas Supriyadi saat memimpin Rapat Koordinasi Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi, Kabupaten, dan se-Kalimantan Timur secara virtual dari Aula BSKDN pada Senin, 23 Oktober 2023.

“Untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, kami siap komunikasi, asistensi, fasilitasi, pendapingan kepada daerah termasuk provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Timur” ungkap Abas.

Sejalan dengan itu, Abas menjelaskan daerah se-Kalimantan Timur masuk dalam regional delapan dan dijadwalkan melakukan penginputan data IPKD pada 18-24 Oktober 2023. Dia menambahkan, berdasarkan evaluasi penginputan IPKD tahun sebelumnya, pihaknya membagi daerah ke dalam sebelas regional guna menghindari hambatan terkait kendala jaringan jika daerah melakukan penginputan secara bersamaan.

Kendati telah dijadwalkan sesuai regional masing-masing, Abas mengatakan pihaknya masih memberikan toleransi bagi daerah di akhir penginputan seluruh provinsi pada 13 November 2023. Hal ini untuk memeriksa kembali semua data dukung yang sudah diinput dan memastikan kembali dokumen yang dinput sesuai dengan ketentuan.

“Validasi akan kami lakukan setelah batas waktu penginputan kami tutup. Setelah itu, tidak ada lagi perubahan atau perbaikan data yang bisa dimungkinkan oleh Bapak/Ibu sekalian” tambahnya.

Guna meningkatkan hasil pengukuran IPKD, Abas mengimbau daerah se-Kalimantan Timur segera melakukan perbaikan pada setiap dimensi IPKD, salah satunya pada Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah perlu lebih memperhatikan detail pos anggaran belanja yang diinputkan di aplikasi, terutama isian pada indikator infrastruktur di mana keseluruhan data diambil dari pos anggaran Dana Transfer Umum (DTU) bukan berasal dari APBD.

“Bapak/Ibu jangan berkecil hati, untuk pengukuran 2023 ini, kami akan melakukan pendampingan guna memastikan setiap langka-langkah perbaikan yang disarankan dapat dilaksanakan daerah dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
24/10/2023.

(MI)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Bupati Labuhanbatu Pentingnya Perkenalkan Bank Sumut Kepada Masyarakat

Hidayat Chan

13 Okt 2026

Post Views: 48 MEDAN,PIRNAS.COM —Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita,Sp.OG, M.K.M, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkenalkan Bank Sumut kepada masyarakat sebagai Bank pembangunan daerah yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan keuangan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi dan Simulasi Cash Management System (CMS) kepada …

Semarakkan HUT ke-81 Pemkab Labuhanbatu, Ribuan Warga Panai Tengah Antusias Ikuti Jalan Santai

Hidayat Chan

11 Okt 2026

Post Views: 99 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Ribuan warga Kecamatan Panai Tengah memadati Lapangan Ika La Iya, Labuhan bilik, pada Minggu (11/10/2026). Kehadiran masyarakat yang antusias ini dalam rangka mengikuti kegiatan Jalan Santai guna menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan gerak jalan santai tersebut dilepas secara resmi oleh Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., …

Bupati Labuhanbatu :” Olahraga adalah investasi Bangsa”

Hidayat Chan

09 Okt 2026

Post Views: 88 LABUHANBATU,PIRNAS.COM— “Olahraga adalah investasi bangsa bukan biaya”, ucap Bupati Labuhanbatu dr.Hj. Maya Hasmita,Sp.OG, MKM, saat membacakan pidato tertulis Menteri Pemuda Dan Olahraga Erick Tohir pada upacara Peringatan HAORNAS ke-43 tahun 2026 di lapangan BKPP Jum’at 9/10/2026. Menurutnya dengan investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh membentuk karakter yang …

Bupati Labuhanbatu Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan Kejatisu dan Dinas Pendidikan

Hidayat Chan

07 Okt 2026

Post Views: 88 LABUHANBATU,PIRNAS.COM —Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM menandatangani nota kesepahaman bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H. dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah kabupaten/kota …

Bupati Buka Gebyar Kreativitas dan Inovasi Pendidikan, Wujudkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar 

Hidayat Chan

06 Okt 2026

Post Views: 76 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu dr. Hj.Maya Hasmita, Sp.OG, MKN,membuka secara resmi Gebyar Kreativitas Dan Inovasi Pendidikan Labuhanbatu menuju Labuhanbatu cerdas bersinar di eks terminal Padang Bulan Rantauprapat, Selasa 6/10/2026. Gebyar Kreativitas di isi dengan pameran edukasi dan 20 stand pembelajaran dari berbagai cabang KUPT dan Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan di meriahkan ribuan …

Dinilai Tebang Pilih, Penertiban PKL di Labuhanbatu Menuai Kritik Tajam

Hidayat Chan

02 Okt 2026

Post Views: 439 LABUHANBATU,PIRNAS.COM– Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam menata kebersihan dan keindahan Kota Rantauprapat belakangan ini memicu gelombang kritik dari masyarakat. Program yang mengusung jargon “Menata Kota” tersebut dinilai represif dan mengorbankan hak-hak ekonomi kelompok masyarakat rentan, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kritik mencuat setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten …

Kategori Terpopuler