Apresiasi Inflasi Oktober Terkendali, Mendagri Minta Kepala Daerah Tidak Terlena

PIRNAS.COM | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi pada Oktober 2023 yang relatif terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year on year (yoy).

“Ini masih (sesuai) target dari Bank Indonesia dan Ibu Menkeu dan Menteri Ekonomi sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yaitu di angka 3 persen plus minus, ini cukup bagus di angka 2,56 persen, terkendali,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/11/2023).

Mendagri mengatakan, capaian inflasi tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 141 dari 186 negara di dunia. Capaian itu juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 terendah dari 24 negara G20 dengan kualifikasi inflasi terkendali. Kemudian di tingkat Asean, Indonesia tercatat berada pada posisi nomor 7 inflasi terendah dari 11 negara.

“Myanmar 28 persen kenaikan harga barang dan jasanya, dan di Laos 25 persen, itu memberatkan rakyat, kita juga lebih baik dari Singapura, negara yang biasanya cukup maju, artinya relatif cukup baik,” ujarnya.

Meskipun angka inflasi relatif stabil, namun Mendagri meminta kepala daerah tidak terlena. Dirinya mencermati 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi tertinggi. Mereka di antaranya Provinsi Maluku Utara (Malut) 4,31 persen, Papua Barat (Pabar) 3,86 persen, Bangka Belitung (Babel) 3,80 persen, Maluku 3,62 persen, Yogyakarta 3,44 persen, Jawa Timur (Jatim) 3,25 persen, Sulawesi Tenggara (Sultra) 3,14 persen, Kalimantan Timur (Kaltim) 3,09 persen, Lampung 3,06 persen, dan Sulawesi Barat (Sulbar) 2,92 persen.

“Saya minta nanti penjabat yang baru betul-betul fokus ini, ini inflasi menjadi atensi utama dari Kemendagri, atensi utama juga dari Presiden, waktu dua minggu lalu rapat Bapak Presiden dengan para penjabat, atensi beliau nomor satu adalah inflasi,” imbuhnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti 10 kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi. Daerah itu di antaranya Kabupaten Belitung 5,43 persen, Sumenep 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Manokwari 4,25 persen, Banggai 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, Sikka 4,07 persen, Sumba Timur 3,92 persen, Buleleng 3,65 persen, dan Mimika 3,34 persen.

“Terendah kali ini ada Bulungan paling rendah, Sintang, Aceh Barat ini juga bagus,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengungkapkan situasi global yang belum stabil. Hal ini disebabkan adanya perang di beberapa negara. Kondisi ini juga semakin diperburuk dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang membuat gejolak di pasar keuangan.

“Ditambah lagi dengan kenaikan bunga federal yang mengakibatkan terjadinya gejolak keuangan, dolar yang menguat, kemudian beberapa mata uang lainnya melemah termasuk Indonesia, semua akan berpengaruh kepada pola supply dan demand,” ungkapnya.

Melihat situasi geopolitik tersebut, Mendagri pun meminta kepala daerah untuk serius menangani inflasi di daerah masing-masing sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Nah inilah kira-kira, rekan-rekan kita tidak akan pernah berhenti ini sampai dengan perintah Presiden untuk melakukan rapat mingguan pengendalian inflasi,” tandasnya.
14/11/2023.

(MI)