53 Desa Kabupaten Labuhanbatu, Bakalan Terlambat DD dan BLT TA 2020

LABUHANBATU | PIRNAS.COM – Dari 75 desa se Kabupaten Labuhanbatu, baru 22 Desa dinyatakan ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdesa) nya, pada tahun anggaran 2020. Artinya, dari 22 desa, telah bisa mendapatkan Bantuan Dana Desa tahun anggaran 2020 tersebut.

Dari sumber keterangan yang dihimpun awak media Pirnas.com di daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (30/4/2020), bahwa ada 53 desa lagi se Kabupaten Labuhambatu yang belum menyelesaikan laporan APBdesanya, untuk sebagai pelengkapan laporan administrasi serta pertanggungjawaban desa sebagai salah satu syarat untuk bisa pencairan dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020.

Menurut salah seorang Kepala Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Sapon Rialdy kepada awak media Pirnas, menyebutkan, belum bisa menerima bantuan Dana Desa tahun anggaran 2020 disebabkan, belum selesainya laporan APBdesa Sei Penggantungan untuk tahun anggaran 2020.

Kades Sei Penggantungan Sapon sewaktu dikonfirmasi terkait DD tahun anggaran 2020 dan pelaksanaan BLT.

“Belum bisa pencairan Dana Desa nya. Ada keterlambatan laporan dari APBdesa kita”, kata Sapon, Kamis (30/4/2020) melalui Handphonenya kepada awak media Pirnas.com.

Artinya, ada 53 desa se Kabupaten Labuhanbatu keterlambatan laporan APBdesa mereka. Dan, akan berimbas pada belum bisa terealisasinya pencairan untuk Dana Desa tahun anggaran 2020 tersebut.

Serta, berimbas kepada masyarakat di Desa. Akan “terancam” tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ataupun Sembako dari Dana Desa tersebut di bulan Ramadhan menjelang lebaran Idul Fitri tahun anggaran 2020 yang berdampak, akibat musim Wabah Virus Corona Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan sewaktu dikonfrimasi di ruang kantornya, kemaren, terkait pencairan Dana Desa untuk 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2020.

Andi Jaya Pohan mengatakan, belum selesainya laporan administrasi APBdesa. Sehingga, belum bisanya dilakukan untuk pencairan bantuan Dana Desa tersebut.

“Belum selesai laporan APBdesa mereka. Ya, belum bisa lah”, sebutnya singkat.

Sementara, dampak dari musibah Wabah Virus Corona Covid-19 yang melanda Indonesia, Pemerintah sudah perintahkan untuk percepatan bantuan anggaran. Gunanya adalah untuk membantu Rakyat yang berada di daerah-daerah, desa-desa yang terkena dampak Wabah Virus Corona Covid-19. Yang mana masyarakat disuruh diam di rumah dan Pemerintah memberikan bantuan Sembako ataupun Bantuan Tunai Langsung untuk meringankan pendapatan kehidupan Rakyat di desa, melalui Dana Desa tersebut.

Namun, apes bagi 53 desa tersebut yang belum mendapat bantuan Dana Desa dari Pemerintah tersebut pada awal tahun anggaran 2020 yang berdampak Virus Corona Covid-19.

Pasalnya, menurut Surat Edaran ataupun Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu selaku Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

Di dalam surat pengumuman Bupati tertanggal 23 April 2020 tersebut, menyebutkan, dalam menghadapi Wabah Virus Corona Covid-19 di daerah Kabupaten Labuhanbatu . Pemkab Labuhanbatu mendata, ada 11.656 orang masyarakat se Kabupaten Labuhanbatu yang akan menerima Bantuan Tunai Langsung atau yang disebut

Sesuai aturanya, BLT sebesar Rp 600.000,- perbulannya bagi masyarakat yang tidak mampu terkait Dampak Wabah Covid-19. Dan, bantuan BLT untuk daerah Desa bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2020.

Adapun 22 desa yang telah menetapkan APBdesanya dan bisa Terealisai pencairan bantuan Dana Desa tahun anggaran 2020 tersebut yaitu, daerah Kecamatan Bilah Barat baru ada 3 Desa, Bilah Hulu 10 Desa, Kecamatan Pangkatan baru 2 Desa, Bilah Hilir ada 2 Desa, Panai Hulu ada 2 Desa, Panai Tengah 2 Desa dan Kecamatan Panai Hilir baru 1 Desa yang ditetapkannya APBdesanya dan bisa menerima bantuan Dana Desa serta dapat melaksanakan BLT tahun anggaran 2020.

(Mortan)