Team Awak Media Pirnas.com dan Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat Investigasi dan LSM KPH-PL Kunker Disdik Rohil

PIRNAS.COM | ROHIL – Mengacu pada undang-undang dasar 1945 pasal 28 huruf f yang berbunyi, setiap orang berhak untuk mencari mengolah mengumpulkan menyiarkan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum yakni kepolisian Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini lembaga swadaya masyarakat dan awak media juga yang mengacu undang undang nomor 40 tahun 1999.siapa saja yang mengahalang halangi kinerja wartawan,pidana penjara 2 tahun dan denda 500 juta.
Berdasarkan hasil pemberitaan pirnas com Selasa 11.02.2023 terkait proyek pembangunan SDN Bukit Damar kecamatan Basirah kabupaten Rokan hilir Riau .team awak media pirnas com dan LSM Investigasi akan berkunjung ke Dinas pendidikan kabupaten Rokan hilir,untuk meminta klarifikasi tentang proyek pembangunan seluruh sekolah SDN dan SMPN Negeri di kabupaten Rokan hilir.

Menurut salah seorang pegiat LSM investigasi L.Sinaga mengatakan, kegiatan proyek pembangunan di seluruh Indonesia perlu untuk kita kawal secara profesional dan koperatif agar proyek pembangunan tersebut dapat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebab ketika persoalan pembangunan di setiap sektor dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak kita kawal secara profesional, makan ini dapat berpotensi merugikan negara.

Ya dalam waktu dekat kita akan melakukan kunjungan kerja ke dinas pendidikan kabupaten Rokan hilir Riau, untuk melakukan cross check dan koordinasi dan investigasi terkait proyek pembangunan di seluruh kabupaten Rokan hilir.pasaknya kita dari lembaga swadaya masyarakat Investigasi propinsi Riau merasa terpanggil akan melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten Rokan hilir.

Masih menurut L.Sinaga.mengatakan , kita akan mengunjungi instansi pemerintah di Rohil dengan segenap kemampuan terkhusus di dunia pendidikan,pasalnya kita banyak menerima informasi dan informasi tersebut akan kita kembangkan dan sinkronisasi kan dengan kadis pendidikan Rohil.terkait hal ini kita melakukan koordinasi dan investigasi yang sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia NKRI.

L.Sinaga menambahkan, kita akan melakukan koordinasi sesuai dengan dan mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kif,kita juga nantinya akan melibatkan aparat terkait tentang kinerja di kabupaten Rokan hilir Riau, untuk mendapat kan keterangan yang objektif ilmiah sehingga persoalan dan informasi tentang proyek pembangunan di SDN dan SMPN di kabupaten Rokan hilir Riau terbuka untuk umum. katanya.

R.Damanik.