DISINYALIR TUMBUH SUBURNYA OLIGARKI DAN MONOPOLI DI KABUPATEN CILACAP MENUAI SOROTAN

PIRNAS.COM | Cilacap – Oligarki adalah dari bahasa Yunani (oligarkhía), berarti “aturan oleh sedikit”; dari olígos, berarti “sedikit”, dan (arkho), berarti “mengatur atau memerintah”) adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer.

Sepanjang sejarah, oligarki sering bersifat tirani, mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis. Aristoteles mempelopori penggunaan istilah sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya,yang istilah lain yang umum digunakan saat ini adalah plutokrasi. Pada awal abad ke-20 Robert Michels mengembangkan teori bahwa demokrasi, seperti semua organisasi besar, cenderung berubah menjadi oligarki. Dalam “hukum besi oligarki” dia menyarankan bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar mengarah pada pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar peduli dengan melindungi kekuasaan mereka sendiri.

Dan Monopoli adalah Kata berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kaya monos yaitu sendiri serta polein yang artinya ialah penjual.

Dari akar kata monopoli tersebut, istilah monopoli pun dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu.

Istilah monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan, di mana suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing.

Pada umumnya, produk maupun jasa yang berasal dari perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian monopoli didefinisikan sebagai pengadaan barang dagangan tertentu baik itu di pasar lokal maupun nasional dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok. Sehingga, harga dari barang dapat dikendalikan.

Monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan bisnis yang dipegang secara penuh hanya oleh satu perusahaan saja.

Hal tersebut dapat terjadi karena hanya perusahaan tersebutlah yang memiliki pelayanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga, menjadikan perusahaan tersebut tidak memiliki kompetitor lain.

Dengan melakukan praktik monopoli, maka perusahaan pun dapat mengambil keuntungan secara maksimal.

Menurut salah satu Aktivis sosial Sdr. KK , dari Warung Nusantara 88 Sub Unit 04 Kabupaten Cilcap atau dikenal dengan WN 88. Hal ini banyak terjadi terutama pada lelang pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, itu di buktikan dari satu nama CV dan PT bisa mendapatkan pekerjaan begitu banyak di satu Intansi milik Pemerintah dan dalam pekerjaan yang sama. Tentunya diduga terjadinya hal seperti ini di Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari pada pengunaan kekuasaan dan uang.

Dan Menurut salah satu pengusaha yang ada di kabupaten Cilacap mereka sanggat susah mendapatkan salah satu pekerjaan, kalau tidak mengunakan dukungan dari salah satu prusahaan yang ada di kabupaten Cilacap. Maka diduga akan ditolak mengikuti pelelangan tersebut. Kalaupun dapat pekerjaan tersebut harus membelikan dari perusahaan tersebut. Padahal kalau menurut beliau, kalau kita mengambil bahan dari daerah terdekat tempat kita bekerja itu lebih baik. Dan harga barang akan bersaing. Beliau mengharapkan juga ada Audensi para Ketua Asosiasi pengusaha Kabupaten Cilacap, dengan PJ Bupati Kabupaten Cilacap untuk membucarakan persaingan bisnis yang sehat terlepas dari kegiatan Oligarki dan Monopoli.

Harapan pengusaha dan aktivis Kabupaten Cilacap Kepada PJ Bupati Kabupaten Cilacap bisa menghancurkan tirani ini. Tentu dengan merombak Total Unit Layanan Pengadaan(ULP), supaya tidak terjadi lagi Monopoli dan Oligarki, karena pada dasarnya Pemerintah harus kuat dan akuntable dalam penyelenggaraan Negara. Dan berharap adanya tidakan tegas dari BPK-RI dan KPPU dengan mengandeng KAJAGUNG dan KPK untuk melakukan pemeriksaan pada Unit,Badan dan Dinas Terkait di Kabupaten Cilacap Supaya jangan menjadi gurita Oligarki dan Monopoli. Dan menjadikan Kabupaten Cilacap Baru yang terlepas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme(KKN).
27/11/2022.

(TIM)