WAKETUM KORNAS ARM KECAM PTPN 2 SEI SEMAYANG SERTA MENCATAT INDIKASI AKSI BRUTAL OKUPASI LAHAN DI TENGAH PENCEGAHAN COVID-19

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | DELI SERDANG – Melalui pesan WhatsApp Darwin Marpaung selaku Waketum KORNAS ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM), pada Senin 13 April 2020 menyayangkan serta akan memantau terus terkait perkara kejadian yang terjadi di Dusun VI Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Uatara.

Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat 15 Maret 2020 itu sekitar pukul 10:15 WIB juga disoroti oleh Dedi Harvisyahri Presidium Dari Ormas Garuda Merah Putih Sumut.

Dedi Harvisyahri mengatakan bahwa para pihak yang merasa lahannya yang di rumah dan dirusak telah melaporkan peristiwa itu ke POLDASU serta telah membuat surat tembusan kepada Presiden Republik Indonesia (Ir. H. JOKO WIDODO), Berikut isi surat yang disampaikan para pihak warga yang telah dirugikan dan supaya menjadi perhatian khusus oleh Presiden dan pihak yang terkait lainnya maka surat tersebut dikirim Kepada Yth:

1. Bapak Presiden RI Ir. Jokowidodo
2. Bapak Mentri BUMN Erick Thohir
3. Bapak Kepala kKementrian Agraria
4. Bapak Gubernur Sumatera Utara
5. Bapak Kapolda Sumatera Utara
Di- Tempat.

Dengan hormat kami menyampaikan kepada Bapak bapak pemangku kebijakan di Jakarta dan di daerah Sumatera utara :

1. Bahwa kami adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan warga negara asing.

2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pihak PTPN 2 Sei Semayang Deli Serdang beserta Tim pengamanan dari Polri dan TNI AD, selaku BKO melakukan okupasi lahan di Dusun V – VI Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, pada saat wabah Covid-19 lagi menjalar ke Negri kita Indonesia dan atas perintah kepala dusun agar kami berada di rumah untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di daerah kami, namun disitulah PTPN II Sei Semayang beserta lebih kurang 1000 Orang Aparat TNI – POLRI melakukan okupasi lahan di desa kami Sei Mencirim.

3. Bahwa mendengar dan melihat langsung okupasi tersebut juga menghancurkan dan meluluh lantakkan tanaman kebun yang oleh kami adalah sumber mata pencaharian sehari hari, serta bangunan yang ada justru di atas alas hak yang resmi ( Sertifikat Hak Milik) dari Badan Pertanahan Negara kabupaten Deli Serdang sebagai respresentasi Kementrian Agraria RI.

4. Bahwa kami juga telah meminta dan menunjukkan alas hak kami kepada pihak PTPN II Sei Semayang beserta aparat kepolisian dan TNI yang ikut mengamankan jalannya okupasi lahan tersebut, namun kami permohonan kami tidak di indahkan malah kami di suruh menggugat ke BPN dan di usir dari lahan yang secara sah milik kami dengan ancaman jangan mengganggu jalannya okupasi lahan di desa kami tersebut.

5. Bahwa sadar yang kami hadapi adalah kami anggap ORANG BESAR ( PERUSAHAAN) dan ribuan aparat yang seharusnya MENGAYOMI dan MELINDUNGI kami selaku warga negara, dan tahu akan hukum tersebut, ternyata hari itu adalah PESURUH perusahaan PTPN II SEI SEMAYANG, maka kami warga negara yang baik telah melakukan langkah langkah hukum dengan melaporkan mereka-mereka yang tahu hukum itu kepada aparat hukum ( SPKT POLDASU) karena telah melanggar hukum dan melakukan sebuah tindakan melawan hukum dengan menghancurkan, meratakan serta menghilangkan hak-hak kami selaku warga negara yang memiliki alas hak atas tanah/lahan kami.

6. Bahwa hari ini kami kehilangan mata pencaharian kami sehari hari dari hasil kebun kami, belum lagi di jadikannya ZONA MERAH Corvid-19 ini, praktis kami tidak memiliki apa-apa, karena bantuan pemerintah pun tidak kami dapati, sehingga hari ini kami menganggap negara telah lalai untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada warga negara yang tetap MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA NEGARA!

7. Bahwa hari ini kami warga negara Indonesia yang bodoh bodoh ini, hanya minta keadilan itu agar hadir kepada kami, karena kami bukanlah warga negara pengkhianat namun adalah warga negara yang ikut membangun negri ini dengan membayar pajak kepada negara dan tanpa bantuan yang kami dapatkan dari negara, namun kami mencoba untuk tidak memusingkan negara dengan prilaku yang merugikan negara, namun mengapa negara membuat kami seperti ini? Masihkah negara menganggap Kami sebagai warga. Tulis warga dalam laporannya.

Berita ini telah dilayangkan wartawan kepada pihak Poldasu melalui Kabid Humas Poldasu Kombes. Pol Tatan Dirsan melalui Nomor Hp Watsapp-nya namun tidak menuai respon.

(Tim/DM)