Ratusan Petani KTPMI Nekat Duduki 700 Hektare Lahan PT NUBIKA JAYA

LABUSEL,PIRNAS.COM– Konflik agraria menahun di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memanas dan memasuki babak baru. Didorong rasa frustrasi atas kebuntuan hukum selama puluhan tahun, Kelompok Tani Perjuangan Mulia Indonesia (KTPMI) mengambil langkah nekat dengan menggelar aksi pendudukan sepihak atas lahan seluas 700 hektare di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat.

Aksi massa ini dideklarasikan oleh para petani sebagai bentuk “perang sosial” melawan korporasi kelapa sawit PT Nubika Jaya.

Langkah ekstrem ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan para petani yang merasa aspirasinya diabaikan. Jalur hukum yang mereka tempuh berujung kandas di pengadilan, ditambah lagi dengan minimnya respons serta ketegasan dari otoritas pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung sejak era 1990-an.

Konflik agraria struktural ini memiliki akar persoalan yang panjang dan kompleks. Sengketa bermula pada periode tahun 1995–1996 ketika PT Nubika Jaya memperoleh izin menggarap Lahan Hutan Negara (LHN) dari kepala desa setempat dengan luas kurang lebih 500 hektare.

Imbas dari terbitnya izin tersebut, sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) warga setempat yang saat itu sedang membuka lahan dan menanam tanaman pangan, diusir paksa oleh perwakilan yang mengatasnamakan perusahaan dengan pengawalan oknum aparat.

Hingga kini, benturan klaim kepemilikan terus terjadi. Masyarakat KTPMI menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat atau tanah turun-temurun mereka (hak ulayat).

Sebaliknya, pihak korporasi menguasai dan mengoperasikan lahan berbasis Hak Guna Usaha (HGU). Legalitas HGU inilah yang dituding oleh para petani cacat prosedur serta mengandung unsur maladministrasi dalam proses penerbitannya.

Sebelum melakukan aksi pendudukan fisik, kelompok tani sebenarnya telah menempuh jalur legal formal. Mereka melayangkan berbagai gugatan hukum, mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan hingga Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat. Namun, seluruh upaya peradilan tersebut berakhir pahit dengan penolakan gugatan warga. Putusan-putusan hakim ini memicu tuduhan ketidakadilan yang mendalam dari pihak petani.

Eskalasi di lapangan sebenarnya sempat diredam. Sengketa ini pernah memicu demonstrasi besar pada Februari 2023 dan sempat difasilitasi melalui mediasi formal oleh Polres Labuhanbatu Selatan pada September 2024 demi menjaga stabilitas wilayah. Namun, karena mediasi tersebut gagal melahirkan titik temu yang konkret, ketegangan kembali memuncak hingga berujung pada aksi pendudukan fisik di lapangan saat ini.

Dalam aksi pendudukan yang dipimpin langsung oleh Abdullah Hasibuan, KTPMI secara tegas menolak opsi kemitraan seperti skema kebun plasma. Mereka mendesak sejumlah poin krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat:

1. Pengembalian Hak Atas Tanah secara Penuh: Warga menuntut pengembalian total atas lahan seluas 700 hektare yang mereka klaim telah diserobot secara paksa oleh perusahaan.

2. Intervensi Langsung Pemerintah Pusat: Mendesak Presiden RI, Kapolri, serta Kementerian ATR/BPN untuk turun tangan langsung mengevaluasi konflik struktural yang terjadi di Labusel.

3. Audit Yudisial dan Administrasi: Petani mendesak Kejaksaan Agung RI untuk memeriksa para hakim di PTUN Medan dan PN Rantauprapat terkait putusan-putusan sebelumnya, serta memeriksa BPN Labuhanbatu Selatan atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan HGU perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labusel, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), maupun perwakilan manajemen PT Nubika Jaya belum memberikan pernyataan resmi atau hak jawab terkait aksi pendudukan sepihak yang dilakukan oleh ratusan petani tersebut.

Kondisi di lapangan dilaporkan masih dalam pengawasan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Laporan: HIDAYAT/TIM