Home » Hukum » Demontrasi Wartawan Jilid l 200 Orang, Jilid ll 500 orang Jilit lll Bisa Jadi 1000 Orang 10 Tahun Dana Publikasi Baru Sekarang Ada Temuan BPK Aneh Realisasinya Tidak Jelas Alasan WTP

Demontrasi Wartawan Jilid l 200 Orang, Jilid ll 500 orang Jilit lll Bisa Jadi 1000 Orang 10 Tahun Dana Publikasi Baru Sekarang Ada Temuan BPK Aneh Realisasinya Tidak Jelas Alasan WTP

Pirnas.com 11 Mar 2020

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUHAN BATU SELATAN – Sampai saat ini tidak ada juga penyelesaian antara wartawan yang bertugas di Labusel dengan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga para wartawan yang merupakan organisasi dunia tidak perduli pemerintah daerah mengakui atau tidak tentang keberadaan wartawan di masing masing media yang sudah berbadan hukum, baik yang berkantor di Jakarta, Medan mau pun di kabupaten yang pasti tidak ilegal, apa bila hal ini tidak juga di respon demo jilid lll akan berlangsung.

10 tahun dana publikasi dari pemerintah daerah Kabupaten Labusel yang di anggarkan melalui kehumasan tidak pernah ada masalah wajar dalam orasi wartawan menuding Kabag Humas dan Sekdakab bermain dana yang sudah di anggarkan 2,4 Milyar lebih tahun 2018 yang dibayarkan kepada para wartawan hanya uang berita sama uang koran itupun mingguan hanya di bayar Rp. 50.000,- perbulan, dana untuk liputan kegiatan bupati tidak ada, liputan husus tidak ada, sudah pasti jadi temuan karena diduga dana tersebut tidak tepat sasaran.

M Suyanto salah satu wartawan yang ikut unjuk rasa menyampaikan kekesalannya terhadap raibnya dana publikasi dan tidak tepat realisanya sehingga para insan pers yang bertugas di labusel tidak mendapat dana yang sudah dianggarkan dan sudah setujui DPRD 2,4 Milyar lebih tahun 2018 hanya beberapa ratus juta saja yang dibayarkan kepada para wartawan, selebihnya raib entah kemana.

“Ini sudah tentu diduga ulah oknum kabag humas dan sekdakab Labusel, demikian juga tahun 2019 nihil 2,9 Milyar lebih tidak dapat di cairkan alasan temuan BPK. Sudah begitu, beralasan lagi itu Kabag humas dengan santainya itu lah kalau uda WTP harus semua ada perbaikan”, kata Suyanto.

Pasalnya yang menjadi pertanyaan, sudah WTP kenapa masih ada penangkapan pejabat dugaan penyalahgunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

“Ini perlu dipertanyakan kinerja BPK yang bertugas memeriksa keuangan di Pemkab Labusel kenapa ini menjadi temuan”, Ucap Suyanto.

Menurut sumber dari Inspektorat bahwa BPK yang memeriksa di seluruh SKPD tidak semua diperiksa, hanya beberapa SKPD saja yang di periksa dan nantinya diambil sampel apabila ada temuan.

“Dari mana dasarnya Pihak BPK dapat menyimpulkan Pemkab Labusel mendapat predikat WTP, ada apa Boss? hebat!”, Ucap Suyanto.

(007)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Dugaan Skandal Pungli Pelantikan Kepala Sekolah di Labuhanbatu: Setoran Hingga Rp 60 Juta per Orang

Hidayat Chan

02 Mei 2026

Post Views: 79 LABUHANBATU,PIRNAS.COM -Dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, kembali diguncang isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan pejabat fungsional. Sebanyak 22 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang baru dilantik diduga harus menyetorkan uang puluhan juta rupiah demi mengamankan jabatan mereka. Peristiwa ini mencuat pasca pelantikan yang digelar pada …

Digerebek! Diduga Sarang Narkoba di Aek Batu Kosong, Polisi Tetap Waspada

A S

16 Apr 2026

Post Views: 68 PIRNAS.COM | Labuhanbatu Selatan — Dugaan aktivitas peredaran narkoba di wilayah Aek Batu langsung ditindak cepat. Polsek Torgamba bersama tim Gerebek Sarang Narkoba (GSN) menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi transaksi sabu di Pinang Awan Cikampak I B, Kecamatan Torgamba, Kamis (16/4/2026) sore. Penggerebekan ini dipicu laporan warga yang resah dengan …

Rokok Ilegal ‘Kangkangi’ Aparat di Labuhanbatu, Mampukah ‘Gempur Rokok Ilegal’ Berantas Bandar?

Hidayat Chan

13 Apr 2026

Post Views: 128 LABUHANBATU,PIRNAS.COM – Maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai (polos) merek LS, Manchester, hingga Luffman yang dijual terang-terangan di Labuhanbatu menuai kritik tajam. Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bea Cukai dinilai masih “setengah hati” dalam memberantas peredaran barang ilegal ini hingga ke akarnya. Meski pemerintah menerapkan prinsip Ultimum Remedium melalui UU HPP yang …

Satreskrim Ungkap Kasus Kematian Ibu 3 Anak Gelombang Kepercayaan Masyarakat Meningkat Drastis 

Hidayat Chan

17 Mar 2026

Post Views: 67 Labusel,PIRNAS.COM – Masyarakat apresiasi dan dukung penuh terhadap kinerja jajaran Satreskrim Polres Labusel, khususnya kepada Kasat Reskrim AKP Elimawan Sitorus, S.H., M.H., yang dinilai berhasil mengungkap fakta di balik misteri kematian H Br Panjaitan (24). Keberhasilan team Satreskrim ungkap kasus tersebut tidak terlepas dari arahan dan perintah Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya …

Kiamat Desak Kejari Labuhanbatu Tindaklanjuti Perintah Hakim Tipikor Untuk Memeriksa Muhammad Ridwan Dalimunthe

Hidayat Chan

03 Des 2025

Post Views: 119 Labuhanbatu||PIRNAS.COM-Lembaga Koalisi Independen Anti Mafia Terstruktur (Kiamat) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu untuk menindaklanjuti perintah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait permintaan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa Muhammad Ridwan Dalimunthe, yang diketahui merupakan menantu mantan Bupati Labuhanbatu, Tengku Milwan. Desakan tersebut disampaikan Kiamat melalui pernyataan resmi pada aksi unjuk …

Gaji Tak Dibayar, PTPN IV Kebun Gunung Pamela Dinilai Langgar Hak Pekerja

Hidayat Chan

29 Nov 2025

Post Views: 147 Serdang Bedagai|PIRNAS.COM-Manajemen PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela kembali menjadi sorotan setelah diduga tidak membayarkan gaji salah seorang karyawannya, Pardomuan Zebfri Panjaitan, yang bekerja sebagai petugas keamanan (security). Kasus ini mencuat di tengah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang saat ini masih berjalan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten …

Kategori Terpopuler