CV.DK diduga Menghindari Pembayaran denda Finalti Kepada Negara dengan cara Perpanjangan Masa Kontrak

PIRNAS.COM | Cilacap – Apa yang dilakukan oleh CV.DK dan Oknum Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, dengan cara memperpanjang masa waktu Kontrak yang tidak memiliki dasar hukum, diduga salah satu cara untuk menghindari pembayaran denda Finalti kepada Negara, diduga salah satu cara-cara Mafia merugikan Negara atas pemasukan pembayaran denda.

Oleh sebab itu kita berharap jadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK-RI), untuk memperhatikan pembayaran denda Finalti, dalam melakukan pemeriksaan. Karena hal ini sangat merugikan Negara dan menghilangkan pemasukan Negara atas denda keterlambatan.

Tim juga sudah Konfirmasi dengan Kepala Bidang Bina Marga AS, mempertanyakan tidakan apa yang akan diambil oleh Bidang Bina Marga Kepada CV.DK, sampai berita ini diturunkan tidak ada jawaban.
02/10/2023

Tim juga Konfirmasi dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilacap. Dari konfirmasi tersebut tidak ada tangapan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilcap.
03/10/2023

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap, menangapi, bahwa kita akan lihat apakah sudah sesuai dengan prosudural yang ada ungkapnya.
03/10/2023

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap menangapi tentang permasalahan Perpanjangan Kontrak CV.D K, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap mengatakan, bahwa Berdasarkan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 yang di ubah menjadi Pepres 12 Tahun 2021, Terkait Pengadaan Barang dan Jasa milik Pemerintah, bisa memperpanjang kontrak berdasarkan Pasal 56, yang berbunyi apabila penyedia barang belum selesai masa Kontrak tapi PPK menganggap melihat si kontraktor bisa menyelesaikannya, Maka dilakukan Adendum. Bisa memperpanjang Kontrak.

Selanjut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan terimakasih banyak kepada Team Media atas Kontrol Sosialnya. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap mengatakan diharap Kontrol Sosial berperan aktif dalam mengawasi kegiatan APBD Kabupaten Cilacap.
Karena APBD Kabupaten Cilcap milik kita bersama. Ungkapnya.
03/10/2023

Menurut Ketua Gibas Kabupaten Cilacap, betul apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Tetapi Adendum itu sendiri dilakukan untuk perubahan atas spesipikasi pekerjaan. Karena sangat jelas ketika Prusahaan sudah menanda tangani satu Kontrak. Arti sudah sangup dengan segala resiko yang ada, itu tertuang didalam Fakta Integritas, dan soal keterlambatan juga sudah jelas di terangkan dalam Diktum FORCE MAJEURE. Jadi ketika Prusahaan tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Maka hukum nya jelas membayar denda perhari sesuai dengan Pepres Nomor 12 Tahun 2021 atas Perubahan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
03/10/2023.

(TIM)