REVITALISASI SMP MA’ARIF NU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP DI DUGA LEWAT BATAS WAKTU KONTRAK

PIRNAS.COM | CILACAP – Dengan adanya Program Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, mengenai Revitalisasi sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaan Revitalisasi Sekolah ini tentunya dikerjakan oleh pihak ketiga.

Tapi sangat disayangkan ketika pekerjaan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, melalui perjanjian kontrak pekerjaan, dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, diduga malah tidak selesai tepat waktu. Hal ini diduga menunjukan ketidak Profesionalnya pihak ketiga didalam pelaksanaan pekerjaan.

Yang mana didalam papan pekerjaan, Tanggal Kontrak 13 Juli 2022, dengan jangka waktu kerja 90 hari Kalender. Kalau dilihat dari Tanggal Kontrak 13 Juli 2022 pekerjaan tersebut sudah selesai pada Tanggal 13 Oktober 2022.

Hasil pemantauan Tim PIRNAS dilapangan pekerjaan Revitalisasi SMP Ma’arif Cimanggu diduga baru mencapai 70%, prosentase pekerjaan ini didapat dari hasil Konfirmasi dengan salah satu pelaksana lapangan MN, beliau menggatakan bahwa pekerjaan Revitalisasi ini diperkirakan baru mencapai 70%. Selanjutnya Tim PIRNAS mempertanyakan apakah ada tenaga ahli dari perusahaan beliau menjawab tidak ada, cuma ada tukang biasa.

Sementara setiap melakukan penawaran pihak perusahaan harus memiliki tenaga ahli. Tapi pada kenyataan dilapanggan yang terjadi sebaliknya. Diduga tidak adanya Tenaga ahli dari perusahaan.

Bagaimana pekerjaan Revitalisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah. Kalau perkerjaan Revitalisasi, tidak ada tenaga ahli dari perusahaan dan wajar saja kalau pekerjaan yang sekarang dilaksanakan diduga mengalami keterlambatan penyelesaian. Untuk mendapat keterangan lebih lanjut Tim PIRNAS melakukan Konfirmasi dengan Konsultan Pengawas, tapi sangatlah disayangkan Konsultan pengawas pada saat itu tidak berada ditempat.

Bedasarkan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).

Lewatnya batas waktu pelaksanaan Revitalisasi pada SMP Ma’arif Cimanggu, tentu tidak sejalan dengan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penggadaan Barang dan Jasa. Dan diharapkan adanya tidakan tegas dari Dinas terkait. Kepada perusahaan sebagai pelaksana Revitalisasi. Sesuai dengan peraturan yang ada. Rabu, 19/10/2022.

(TIM)