DPRD Pakpak Bharat Ketok Palu P-APBD Tahun Anggaran 2021

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Sumut mengesahkan Peraturan Daerah Pakpak Bharat tentang Perubahan Anggaran Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.
Pengesahan P-APBD dimaksud dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan banggar komisi I ,II dan III pendapat akhir, fraksi-fraksi atas Ranperda P-APBD Pakpak Bharat tahun 2021, pengambilan keputusan paripurna atas Ranperda P-APBD bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat Rabu tgl 29/09/2021.

Dalam sidang Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 itu diawali dengan Penyampaian Laporan Komisi-Komisis di DPRD Pakpak Bharat, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, serta pengambilan keputusan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TAhun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Seluruh Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Pakpak Bharat sepakat dengan suara bulat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD 2021.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengatakan” bahwa dicapainya kesepakatan dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Bharat mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021 adalah berkat adanya sinergitas dan kerja keras antara Pemerintah dengan pihak Legislatif Pakpak Bharat dalam proses pembahasan sampai pada pengesahan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

” Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD atas upaya dan kerja kerasnya dalam masa pembahasan sampai kemudian tercapainya kesepakatan tentang Pengesahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini.
Beberapa catatan dan masukan dari Saudara dan Saudari segenap Anggota Dewan yang terhormat selama proses pembahasan Ranperda ini akan menjadi catatan penting bagi kami selaku Pemerintah dalam proses pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD. .

Pemerintah sangat menyadari bahwa pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam Perubahan APBD ini sesungguhnya memiliki tantangan tersendiri yakni waktu pelaksaan yang sangat singkat dan tersisa hanya tiga bulan masa kerja, oleh karenanya Bupati berharap kepada seluruh Organisasi Pimpinan Daerah agar segera melaksanakan seluruh kegiatan dan program kerja yang tertuang dalam Perubahan APBD ini dan menjadi perhatian khusus bagi seluruh Pimpianan Organisasi Perangkat Daerah agar segera menyelesaikan program-program tersebut.

Pada sidang itu disepakati ditandai dengan Bupati beserta segenap Pimpinan DPRD Pakpak Bharat bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah kesepakatan yang disaksikan oleh pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, para Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah dan para tamu undangan lainnya yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.

( Jaman Munthe )