Menanggapi Dari Rakor Bersama BPD Musi Rawas Beberapa Minggu Lalu, Membuat Junaidi BPD Desa Anyar Kecamatan Lakitan Angkat Bicara

PIRNAS.COM | MUSIRAWAS – Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa tupoksi BPD sebenarnya sudah cukup jelas dan tegas dan sudah memadai. Bahkan kewenangan tupoksi BPD cukup keren, mengapa demikian karena BPD adalah penentu APBDes, maksudnya APBDes tidak akan syah berlaku tanpa persetujuan / tanda tangan BPD, yang dimaksud akumulasi keuangan Desa melalui dari DD, ADD & PADes yang tertuang menjadi satu didalam APBDes yang menentukan adalah BPD hal ini dalam fungsi Budgeting bagi BPD.

Berikutnya fungsi BPD sebagai produsen legislasi (Pembuatan regulasi Desa berupa Perdes bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan kenapa masih saja ada Keluhan Anggota BPD di Kabupaten Musi Rawas ?. Mengenai Operasional BPD. Oh.. Setelah di telusuri, Operasional BPD di Kabupaten Mura hanya dari satu anggaran, yakni dari APBD Kabupaten Musi Rawas. Betul sekali kalau BPD, di setiap desa yang ada di Kab. Mura mengeluh.

Melihat dari Perda, dan Perbup, memang kita Kabupaten Musi Rawas lagi defisit anggaran. Kami Anggota BPD Kab. Mura meminta agar bisa dianggarkan dari ADD (Alokasi dana desa) yang bersumber dari kabupaten. Tapi mengapa tidak ada petunjuk serta arahan dari instansi terkait, PMD, Pendamping Desa, dan yang lainnya kepada kami Anggota BPD di Kabupaten Musi Rawas Mengenai Dana Desa(DD) Bisa untuk operasional pemerintahan Desa.

Apakah boleh Dana Desa untuk anggaran Operasional BPD ? Jawabnya tentu saja boleh dengan catatan berbasis kinerja BPD itu sendiri. Adapun dasar hukum untuk BPD mendapatkan biaya operasional, sbb : Peraturan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 54 yang berbunyi Badan Permusyawaratan berhak mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Juga yang kami harapkan kepada Pembina kami, Bimbinglah kami, karena kami anggota BPD di Kabupaten Musi Rawas rata-rata baru jadi masih banyak yang belum kami pahami.

“Sekali lagi kami berharap kepada DPMD, Kab. Mura selaku Dewan Pembina Anggota BPD.
Kami Anggota BPD di Kabupaten Musi Rawas ingin di ajak jangan di ejek. Ingin di Rangkul, jangan di pukul. Dan mohon jalankan argumen, jangan ada bentuk sentimen,
sehingga seolah-olah Anggota BPD di Kabupaten Musi Rawas antara ada dan tiada. KARENA SEJATI NYA KAMI ANGGOTA BPD ITU TIDAK SEMUANYA LEMAH & BODOH, KAMI HANYA MENUNGGU WAKTU MELAKUKAN YANG AKAN DI LAKUKAN. Jangan sampai ini membuat terhambatnya pembangunan Desa, otomatis berdampak juga menghambat Pembangunan Negara Republik Indonesia, karena membangun Indonesia di mulai dari Desa.” ujar Junaidi Ketua BPD Anyar yang juga wakil ketua umum Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Indonesia.

(ramlan hidayat)