Penegasan Batas Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Pemkab Samosir Di Tandatangani

PIRNAS.COM | Pakpak Bharat – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Bersama Pemkab Samosir dan Pemkab Dairi menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKD), Kamis (27/05) bertempat di Hotel Samosir Cottages, Tuktuk Siadong, Kabupaten Samosir.

Rapat tersebut terkait fasilitasi penyelesaian batas daerah wilayah administrasi antara Kabupaten Pakpak dengan Kabupaten Samosir.

Acara dihadiri oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Wabup Drs Martua Sitanggang, Wakil Bupati Dairi Jimmy L Sihombing, Perwakilan DPRD Samosir, Kejaksaan Negeri Samosir, Polres Samosir, Kodim 0210/TU, Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I Direktorat Topomini dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bagian Setda Provsu dan unsur lainnya.

Dalam acara itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, yang didampingi oleh Asisten I Drs Teki Angkat, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Robincem Habeahan serta tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam sambutannya mengatakan, “bahwa pada dasarnya penegasan batas wilayah administrasi antar daerah bertujuan untuk menciptakan tertibnya administrasi pemerintahan dengan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.”

Namun perlu diingat dan dipahami bersama, bahwa penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

“Upaya penataan dan penegasan daerah bukan berarti pengkotakan wilayah, tetapi lebih pada upaya penataan batas kerja administrasi pemerintahan untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah serta sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Diketahui dalam rapat tersebut, bahwa Penegasan batas daerah antar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Samosir telah melalui proses panjang yang diawali dengan pembahasan titik simpul batas antar ke dua kabupaten telah makan waktu sekira 6 (enam) tahun lamanya.

Dalam kesempatan ini, juga akan dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan tersebut, maka selanjutnya adalah menuangkan menjadi sebuah perundang-undangan yang merupakan kewenangan kementrian Dalam Negeri sehingga aspek yuridis batas antar kedua daerah dapat terpenuhi.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko T Gultom berharap apa yang sudah disepakati dalam rapat ini bukan hanya disini saja, tetapi kedepannya juga diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas, kerjasama antar daerah khususnya di bidang ekonomi serta bisa membawa kesejateraan dan persatuan di masyarakat.

“Semoga acara penandatanganan ini bisa membawa kepastian hukum, kepastian administrasi dan kepastian pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Bupati Samosir berharap.

Acara selesai ditandai dengan melakukan saling bertukar cendera mata dan plakat serta produk lokal dari asal daeranya masing-masing. Ketiga kabupaten dimaksud yakni : kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi.

( Jaman Munthe )