BPI KPNPA RI Kirim Laporan Dugaan Fiktif Ke Polres Batubara

PIRNAS.COM | BATUBARA – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) resmi melaporkan Pj Kepala Desa dan Sekretaris Desa Indrayaman Kec.Talawi Kapolres Batubara Rabu (3/3/2021).

Benar kata Sari Darma Sembiring SE Dir Investigasi & Intelijen BPI kepada Pirnas.com telah mengirim surat resmi kepada Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis SH,MH terkait dugaan belanja fiktif didesa Indrayaman. Dan tembusan laporananya ke Kapolri, Kabareskrim, Kapoldasu, Dirkrimsus poldasu dan Kasat Reskrim Polres Batubara Tujuannya agar cepat ditindak lanjuti,” ucapnya Sari Darma Sembiring akrab disapa Angling Darma.

Sementara Ketua Umum BPI KPNPA RI Drs.Tubagus Rahmad Sukendar SH,S.sos dikonfirmasi via telpon seluler membenarkan informasi laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi.Katanya Ketum BPI KPNPA RI sudah melakukan komunikasi ke Kapolres Batubara laporan dugaan TIPIKOR di desa Indrayaman dan sudah memberikan kepercayaan kepada Direktur Investigasi & Intelijen BPI agar segera diproses dan dituntaskan.

Terpisah lewat pesan WhatsApp resmi dispaikan Ketum Sekjen BPI KPNPA RI
Misradi,SH mengatakan bahwa laporan BPI KPNPA RI ke Polres Batubara dalam rangka dukungan 100 hari kerja Jenderal Polisi Listyo Sigit, dan BPI KPNPA RI yakin Kapolres Batubara dapat menuntaskan kasus dugaan Korupsi di Desa Indrayaman. Kemudian kata Misradi SH Direktur Investigasi dan Intelijen BPI KPNPA RI Sari Darma Sembiring akan mengawal kasus laporan ini hingga tuntas.

Klarifikasi : Penggunaan Anggaran Dana BOP (Bantuan Operasional Paud) tahun 2018, 2019 & 2020 dari dinas Pendidikan,Umar menjawab bahwa sudah mencari LPJ PAUD Restu Bunda 2018, 2019,2020 tidak ditemukan.Akta Notarisnya atas nama Umar,penyelengara dan status PAUD menumpang, kemudian PAUD Restu Bunda bukan milik PKK.

Tahun 2015 menunjukkan keterangan Pengelolaan dan pembangunan gedung PAUD Rp. 40.591.500,- Tahun 2017 Pengadaan Wahana Permainan Anak di PAUD Rp.13.800.000,- Tahun 2018 Pembangunan PAUD Desa 4 x 7 M Rp. 50.032.000,- Pengadaan Peralatan Paud 1 paket Rp. 7.145.120, Renovasi plafon & lantai Paud 3,5 x 5 m Rp.7.907.000,- Insentif Tutor Paud Rp. 22.200.000,- Tahun 2019 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Rp. 30.200.000,- Tahun 2020 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Rp. 31.200.000,-Dan semua terkonfirmasi.

Diduga kuat ASN melakukan penyalah gunaan wewenang atau jabatan sesuai Pasal
17 dan Pasal 18 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Pasal 2 Jo,Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999.Kemudian Pasal 3 Jo,Pasal 18 UU Tipikor pada Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50 juta rupiah dan maksimal 1 Miliar.

(als)