“SUNGGUH TERLALU”, PERUSAHAAN MARANTI MAS, ALIAS KEJAM. SALAH SATU PEKERJANYA DIBIARKAN SAKIT PARAH TIDAK DIBAWA BEROBAT

PIRNAS.COM | PELALAWAN – Salah satu pekerja di perusahaan PT Meranti Mas di Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sudah empat bulan lamanya hanya bisa terbaring di atas tempat tidur dalam keadaan sakit keras dan penyakit yang diderita Toloni Warawu iyalah Hernia.

Sampai sekarang, pihak menejemen perusaan perkebunan kelapa sawit Meranti Mas, hanya membiarkan Toloni Waruwu dalam keadaan sakit kerasnya dan belum ada langkah yang diambil oleh pihak perusahaan tersebut untuk memberikan perobatan untuk kesembuhan Toloni Waruwu.

Menurut informasi yang didapat oleh awak media ini dari salah satu yang masih pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit Meranti Mas, yang enggan namanya di publikasikan, Jumat (08/01/2021) Jam 02.30 Wib. Pekerja tersebut sangat sedih melihat keadaan Toloni Waruwu yang hanya bisa meratapi nasibnya yang malang tersebut.

Padahal Toloni Waruwu ini, sudah hampir lebih kurang 9 Tahun mengabdi di perusahaan perkebunan kelapa sawit Meranti Mas ini, yang berkisar luas lahannya lebih kurang dua ribu lima ratus (2500) Hektar, “Toloni Waruwu selaku pemanen yang tinggal di devisi Satu jujur” ucap pekerja terhadap awak media, Toloni Waruwu ini termasuk salah satu pekerja yang tekun di Meranti Mas ini.

Malah apa hendak dikata kini Toloni Waruwu tidak bisa berbuat apa-apa, di sebabkan penyakit Hernia yang dideritanya. Apa lagi pihak menejemen perusahaan hanya tutup mata, diam alias pembiaran sungguh kejam dan tak mempunyai rasa kemanusiaan terhadap pekerjanya, “walaupun pekerjanya dalam ke adaan sakit kritis”, tuturnya.

Mirisnya lagi, perusahaan perkebunaan kelapa sawit yang luasnya 2500 Hektar tersebut, para pekerja tidak mempunyai BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, perusahaan perkebunan kelapa sawit Meranti Mas sudah jelas kangkanggi UU no 13 tahun 2013. Pada dasarnya perusahaan Meranti Mas harus taat kepada aturan yang telah ada dan memberikan hak para pekerja yang sedang sakit.

Hak Pekerja yang sakit pada dasarnya, dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan prinsip no work no pay, hal tersebut diatur pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yaitu upah pekerja tidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan.

Akan tetapi, hal ini tidak berlaku, jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena hal-hal sebagai berikut, dan pengusaha tetap wajib membayar upahnya:[1]
pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan sakit apa yang dimaksud, apakah sakit dalam skala ringan atau skala kronis. Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.Besaran upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit ialah sebagai berikut:

Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Tindakan pengusaha yang tidak membayarkan hak pekerja yang tidak masuk karena sakit dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Tapi pada kenyataannya yang dialami oleh salah satu pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit MERANTI MAS, sangat bertolak belakang, sudah hampir 4 bulan lamanya sampai sekarang, TOLONI WARUHU dalam keadaan terbaring di atas tempat tidur melawan sakitnya.

Malah di saat salah satu keluarga TOLONI WARUHU mau datang menjenguk keadaannya, dan mau membawa TOLONI WARUHU berobat, pihak menagemen perusahaan tidak memboleh kan masuk ke dalam perusahaan.

Awak media mencoba mengkonfirmasi meneger perusahaan MERANTI MAS prans Aritonang melalui pia WhatsApp yang bernomor 08239061××××, tidak ada jawaban. sekalipun sudah ada tanda check list dua, sampai berita ini di terbitkan.

Rilis (TIM)