ALIANSI MAHASISWA PEMUDA PEDULI PADANG LAWAS UTARA

PIRNAS.COM | PALUTA – Bentuk dari sebuah kekecewaan kami selaku Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Peduli Padang Lawas Utara sangat mengesalkan tentang tindakan yang dilakukan oleh Kadis Pemdes Paluta. Terkesan tak indahkan Peraturan UU No 2 Tahun 2020 Kadis Pemdes dan Kepdes Se- Kabupaten Padang Lawas Utara tetap laksanakan Bimtek yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, yang dimana UU No 2 tahun 2020 yang ditetapkan bahwa dimana Dana Desa hanya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan untuk kegiatan penanganan dampak covid 19 semisal padat karya tunai desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tersebut.

Dari informasi yang dihimpun setiap perserta dibebankan biaya sebesar Lima Juta Rupiah /Orang, jika setiap desa mengutus Empat orang, maka setiap Desa itu harus mengeluarkan biaya Dua Puluh Juta Rupiah/desa, dan jika kita kalikan 20 Jt × 386 desa di Padang Lawas Utara maka hasilnya sama dengan 7,720 M, maka pemerintah Paluta menghabiskan uang negara senilai 7,720 M demi kegiatan yang tak tau mengarah dan tujuannya apa dimasa pandemi covid 19 ini.

Hal ini disampaikan Ketua Hima Paluta Pekan Baru Satia Hasayangan Rambe Selaku Kordinator Aksi dalam Orasinya yang menganggap kegiatan Bimtek tersebut hanya menghambur hamburkan Uang Negara dimana kita tau untuk biaya penanganan covid 19 Kabupaten Padang Lawas Utara hanya menganggarkan lebih kurang 5,5 M saja. Sementara untuk acara yang tak jelas arah tujuannya itu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bisa mengeluarkan biaya lebih besar berkisar 7,7 M lebih yang bersumber dari Dana Desa (DD)

Dan kita juga dari Hima Paluta Pekan Baru sangat menghawatirkan kegiatan Bimtek tersebut dimana saat ini yang dengan jelas kota Medan masih terdaftar sebagai zona merah Covid 19, dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tetap dengan teguh memaksakan pelaksanaan acara Bimtek tersebut.

Kita tidak berharap mereka para peserta Bimtek sekembalinya dari zona merah ada yang terjangkit Virus Covid 19 dan menyebarkannya di kampung halaman mereka masing masing, lantas siapa yg harus kita salah kan, jika semua warga Paluta terpapar Covid 19, Yang hari ini Paluta masih Zona Hijau dan aman saja dari Covid 19.

Maka dari itu saya selaku Ketua Umum Hima Paluta Pekan Baru sangat menyayangkan atas tindakan, yang dilakukan oleh Kadis Pemdes Paluta dan Kepdes Se Kabupaten Paluta, Maka dari itu kami meminta kepada seluruh penegak hukum, baik Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera menangkap dan memeriksa seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terkait di dalam acara pelaksanaan Bimtek para Kepala Desa beserta para Kaurnya karena tidak sesuai dengan peraturan UU NO 2 Tahun 2020.

(PHAS)