Home » Hukum » RATUSAN MASSA AKSI DI DEPAN ISTANA NEGARA MENUNTUT KEADILAN TERKAIT GANTI RUGI LAHAN TOL PEKANBARU-DUMAI

RATUSAN MASSA AKSI DI DEPAN ISTANA NEGARA MENUNTUT KEADILAN TERKAIT GANTI RUGI LAHAN TOL PEKANBARU-DUMAI

Pirnas.com 04 Des 2019

Jakarta, pirnas.com & pirnas.org | Lebih kurang 300 orang massa yang mengatasnamakan dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (LSM PKR-N) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) melakukan aksi di Istana Negara Rabu (04/12/2019) terkait masalah ganti rugi tanah/lahan masyarakat yang di jadikan pembangunan jalan tol dan pembangunan pintu tol di Dusun Kandis Godang Kelurahan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

“Ratusan massa tersebut menuntut suatu keadilan terhadap pemerintah pusat kepada Presiden Republik Indonesia yang mana selama ini pemerintah Provinsi Riau dianggap  tidak peduli yang terjadi terhadap masyarakat Kandis terkait ganti rugi jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang sudah lama sampai saat ini tidak ada penyelesaianya”, ucap Mukmin selaku Kordinator aksi.

Mukmin menambahkan dalam orasinya, “harus bagaimana lagi yang harus dilakukan masyarakat sudah berbagai macam cara dilakukan, bahkan sudah disampaikan ke DPRD Siak, DPRD Provinsi bahkan ke Gubernur namun apa yang didapat masyarakat hanya  cerita bohong belaka, terkesan pemerintah tidak perduli terhadap masyarakatnya, maka kami menuntut dan melakukan aksi di depan Istana agar bapak Presiden mendengar, kami meminta :* Kepada Bapak Jokowi menggunakan Hak Proregatif sebagai Presiden RI mengenai harga yang sebenarnya atas ganti rugi lahan masyarakat yang dijadikan pembangunan jalan tol dan pembangunan pintu tol di Dusun Kandis Godang Kelurahan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Mempertanyakan apa alasan menteri PUPR membayar ganti rugi lahan masyarakat Dusun Kandis Godang Kelurahan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan harga sebagian masyarakat tidak terima dan ada yang benar-benar tidak dibayarkan sedangkan pembangunan tersebut guna untuk bisnis antara pemerintah dengan pihak swasta. *Meminta kepada Bapak Jokowi atas pembangunan jalan tol jangan sampai merugikan masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut kalau memang tujuan pembangunan jalan tol untuk kesejahteraan/memperlancar roda perekonomian,” dalam orasinya.

Beberapa dari masyarakat yang tanah/lahanya terkena ganti rugi turut hadir diaksi ini meminta untuk bisa bertemu dengan bapak Presiden Ir. Joko Widodo, untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Syahrizal Pane Selaku Sekjen DPW LSM PKR-N Riau menyampaikan, “sangat menyayangkan atas sikap Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Siak, serta DPRD Provinsi yang terkesan tutup mata atas persoalan ini, sebab persoalan ini sudah lama dan pernah disampaikan kepada Gubernur, dan Ke DPRD Provinsi Riau pada bulan November tahun 2018, dengan tidak ada jawaban maka kami buat aksi ini di depan Istana Negara dengan harapan bapak Presiden Ir. Joko Widodo mendengar jeritan hati kami dan dapat menyelesaikanya sesuai dengan program beliau terkait Ganti Untung dan bukan Ganti Rugi”, ucapnya.

Reporter : Eko Saputra

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Polres Labuhanbatu bersama Polsek Kualuh Hulu berhasil mengungkap Kasus Penculikan Gadis Remaja

Hidayat Chan

21 Nov 2024

Post Views: 105 PIRNAS.COM|Labuhanbatu –Pengungkapan Kasus tindak Pidana Penculikan dan pemerasan dan menguasai, memiliki Senjata api Rakitan dan Shotgun tampa Izin dengan motif jual beli Narkotika Jenis Sabu senilai Rp. 400.000.000,- antara pelaku utama dengan abang kandung Korban Terjadi pada hari minggu pada tanggal 17 November 2024 Pukul 14.30 Wib di Jl. Pandawa Link. Empat …

Lingkungan Bangunan kelurahan padang matinggi kembali marak peredaran Narkoba 

Hidayat Chan

12 Sep 2024

Post Views: 172 Pirnas.Com|Labuhanbatu – Masyarakat resah dengan maraknya kembali peredaran narkoba jenis sabu sabu di lingkungan Bangunan kelurahan padang matinggi kecamatan Rantau utara kabupaten Labuhanbatu. Terkait ini di sampaikan masyarakat melalui pesan aplikasi whatsapp kepada awak media Pirnas.com yang minta namanya di rahasiakan. Kami sangat khawatir bang ujarnya ” Dengan peredaran narkoba di daerah …

PKS Milano Sei Pinang di Kecamatan Torgamba Disorot LSM Terkait Polusi Udara

Ades

16 Agu 2024

Post Views: 172 Pirnas.com | Labusel – Aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) seringkali menjadi sumber polusi udara yang harus segera diatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu Selatan sebagai instansi teknis diharapkan rutin memeriksa kualitas udara sesuai dengan batas yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan …

Polres Labusel Giat Cooling Sistem Cipta Situasi Aman Dan Kondusif Pilkada 2024

Harsusilawati

06 Agu 2024

Post Views: 125 PIRNAS.COM | Labuhanbatu Selatan – Polres Labuhanbatu Selatan telah mengintensifkan kegiatan Cooling System sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa prosesnya pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan damai. Dalam upaya tersebut, Polres Labuhanbatu Selatan mengadakan kegiatan Cooling System di …

Buktikan Komitmen Tuntaskan Kasus AM, Polda Sumbar Tindaklanjuti Permohonan Ekshumasi

Harsusilawati

06 Agu 2024

Post Views: 113 Pirnas.com | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Polda Sumatra Barat (Sumbar) telah menerbitkan surat ekshumasi atau penggalian kubur terhadap jasad AM (13). Ekshumasi ini merupakan permintaan keluarga AN guna membuat terang penyebab kematian korban. “Polda Sumbar atau kepolisian menerbitkan surat ekshumasi seperti yang diminta keluarga korban,” ungkapnya …

Polri dan Menteri ATR/BPN Perkuat Sinergitas Pemberantasan Mafia Tanah

Harsusilawati

06 Agu 2024

Post Views: 100 Pirnas.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri memperkuat sinergitas dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. PKS ini sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah. Kerja sama ini dilakukan selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen …

Kategori Terpopuler