banner 728x250
HUKUM  

PT. STAR Portibi Didatangi Massa Kembali

Ket. Poto : Aliansi Masyarakat Portibi malakukan unjuk rasa di depan kantor PT. STAR

PALUTA, PIRNAS.COM & PIRNAS.COM | sudah berkali-kali Aliansi Masyarakat Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara (Paluta), Prov. Sumatera Utara melakukan unjuk rasa ke pabrik kelapa sawit PT. STAR di Kecamatan Portibi, Jumat (15/11/2019).

Kordinator Aksi Hendra Sutan Rambe, Samaruddin Nasution dan koordinator lapangan Suwanto Hasibuan, Alimukrin Rambe.

Click following link

Keyword dan Negara dengan CPC Tertinggi 2022-2023

Hendra Sutan Rambe menyatakan sikapnya meminta kepada aparat penegak hukum agar memeriksa dan memproses secara hukum penanggung jawab kegiatan Perusahaan PT. Sumber Tani Agung Resources (STAR) atas kelalaiannya tanpa izin membuang limbah cair hasil kegiatan pabrik pengelolaan buah kelapa sawit. Tuduhan itu sesuai dengan teguran tertulis dari Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara pada bulan november 2018 lalu kepada penanggung jawab PT. STAR.

Ket. Poto : Aliansi Masyarakat Portibi melakukan unjuk rasa di depan kantor PT STAR

Lebih lanjut kata hendra, PT. STAR agar segera melakukan rehabilitasi dan remediasi Sungai Juaja agar dapat dipergunakan airnya kembali untuk dapat dijadikan air minum, tempat mandi.

“Bahkan air dapat dipakai untuk memasak nasi sebagaimana kami pergunakan dulu sebelum berdirinya pabrik kelapa sawit milik PT. STAR di desa kami”, ungkap hendra diikuti sorakan massa yang tergabung dari aliansi masyarakat Kecamatan portibi.

“Ukur ulang kembali kebun PT.STAR..!!” teriak Massa.

Selain itu, massa juga meminta perusahaan PT.STAR untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat yakni, merealisasikan kebun plasma 20% dari luas perkebunan kelapa sawit milik PT. STAR serta menyalurkan CSR (Corporate Sosial Responsibility) kepada masyarakat terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.

Hal tersebut mereka sampaikan, mengingat adanya lampiran keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang izin usaha industri perkebunan di poin ke 10, berkewajiban melaksanakan dana program kemitraan dan CSR kepada masyarakat dengan ketentuan penyisihan keuntungan setelah pajak 2,5%.

“Dalam hal ini, PT. STAR harus meberikan hak masyarakat atas kewajiban memberikan CSRnya, sebab ini adalah keputusan atau peraturan pemerintah atas berdirinya perusahaan”, ujarnya.

Dalam pantauan media ,saat aksi unjuk rasa berlangsung pihak kepolisian mengawal ketat pergerakan massa di pintu utama perusahaan PT.STAR.

Hingga berita ini turun kemeja redaksi pihak PT. STAR belum dapat dikonfirmasi

Reporter : PHAS