WIBINER : Aktifis Mahasiswa Dan Pakar Komunikasi Politik Bedah RUU BPIP

PIRNAS.COM | MEDAN – Aktifis Mahasiswa dan Pakar Komunikasi Politik di Sumatera Utara mulai bedah Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah ke DPR RI pada 16 Juli 2020 lalu.
Aktifis Mahasiswa dan Pakar komunikasi politik bedah RUU BPIP di tengah pernyataan apakah mereka menerima atau menolak pengganti rancangan Haluan Ideologi Pancasila (HIP) itu.

Demikian disampaikan Zulham Hidayat Pardede M.Pd, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut dalam webinar bertema “Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP”, yang digelar oleh Komunitas Mikir, Jumat sore (23/7).

Zulham menjelaskan bahwa RUU HIP mendapat penolakan dari semua elemen bangsa, karena di dalamnya memuat pasal-pasal kontroversial.

Diantaranya, memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila dan atau Tuhan yang berkebudayaan dengan alasan historis, menjadi kontroversi lagi, karena tidak memuat Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

“Alhamdulillah sekarang ini RUU HIP telah ditolak dan digantikan dengan RUU BPIP. Ada perbedaan yang cukup substansial pada dua RUU ini, dimana RUU BPIP lebih membahas tugas, fungsi wewenang dan struktural organisasi BPIP,” tuturnya

Zulham Hidayat  menyebut, keberadaan BPIP selama ini hanya berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018. Sehingga kedudukannya tidak kuat, apabila rezim penguasa berganti, maka lembaga ini dapat dengan mudah dibubarkan.

Padahal masalah pembinaan Ideologi Pancasila sesuatu yang mutlak diperlukan. Pancasila adalah Ideologi Negeri ini.

“Kalau berdasarkan pada alasan pembinaan, saya sepakat untuk penguatan lembaga BPIP melalui dasar hukum Undang-Undang yang menjamin keberlangsungan BPIP tetap ada walau rezim berganti. Karena saya sendiri merasakan bahwa ada degradasi pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita,” kata Zulham Hidayat.

Narasumber dari USU, Hendra Harahap juga sepakat negara ini perlu sebuah lembaga yang menguatkan Ideologi Pancasila.

Bahkan pakar komunikasi politik ini menilai bahwa kegaduhan terhadap isu RUU HIP selama ini bisa jadi adalah “cek ombak” oleh pemerintah untuk mengetahui secara riil sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Ideologi Pancasila saat ini.

“Top of mine kita tentang Pancasila apa sih? Apa yang pertama kali terbesit di benak kita ketika mendengar Pancasila?,” tanyanya.

Sekarang saja, sebutnya, baru mulai terdengar lagi tentang Pancasila setelah RUU HIP bergulir. “Jadi penguatan Ideologi Pancasila dengan mempermanenkan BPIP sesuatu yang tepat,” tuturnya.

(Lili Suheli)