Waduh Tidak Butuh Wartawan, Ketua DPRD Pelalawan Coret Anggaran Untuk Media

PIRNAS.COM | PELALAWAN – Kabar adanya pemangkasan anggaran untuk publikasi media di DPRD Pelalawan tahun anggaran 2020, sontak membuat perusahaan media dan wartawan yang bertugas di Pelalawan merasa kecewa.

Mereka (perusahan pers dan wartawan) menilai kebijakan yang diambil oleh DPRD Pelalawan ,Provinsi Riau. tidak mencerminkan rasa ketidak pedulian terhadap kelangsungan hidup perusahaan media juga Wartawan yang sehari-hari bertugas meliput dan mempublikasikan menjalankan fungsi dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah maupun DPRD .

“Kita sangat menyayangkan dan merasa kecewa dengan kebijakan DPRD Pelalawan yang meniadakan Anggaran untuk publikasi media apapun alasan dan Ceritanya”, ujar Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Pelalawan, Anton Sikumbang media, Kamis (18/06/2020) di Kedai Kopi Pergaulan Pangkalan Kerinci.

Menurut Anton Sikumbang, seharusnya dalam kondisi saat ini (Covid-19), DPRD Pelalawan yang diketuai Adi Sukemi lebih memperhatikan media dan wartawan yang sehari-hari bertugas meliput dan mempublikasikan kondisi Kabupaten Pelalawan dalam hal penyebaran Covid-19.

“Mereka yang bertugas meliput dilapangan dan mempublikasikan kondisi covid19 di Kabupaten Pelalawan sangat rentan untuk terpapar. Mereka tidak ada menerima bantuan langsung baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akibat dampak dari wabah Covid-19 tersebut”, ujarnya dengan mimik kecewa (Sangat kecewa).

“Kok ini malah anggaran yang sudah ada setiap tahunnya dan bermanfaat langsung bagi kelangsungan hidup media dan wartawan malah ditiadakan. Kebijakan macam apa ini?” Ujarnya lagi dengan sedikit emosional dan kesel.

Memang diakui Anton Sikumbang, dalam kondisi saat ini, pemerintah pusat maupun daerah lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19, dan akibatnya terjadi pemangkasan anggaran, baik itu anggaran di Pemerintahan maupun lembaga seperti DPRD.

“Kita akui saat ini terjadi pemangkasan anggaran guna penanganan covid-19. Tapi kan pemangkasan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seharusnya yang perlu dipangkas itu anggaran yang tidak berdampak langsung dengan situasi saat ini seperti perjalanan dinas dan kunjungan kerja anggota dewan. Kalau boleh jujur, anggaran tersebut tidak ada manfaatnya langsung bagi masyarakat. Coba cek berapa Milyar anggaran untuk itu setiap tahunnya”, ujarnya.

Lebih lanjut Anton Sikumbang mengungkapkan keprihatinan nya terhadap nasib dan kelangsungan hidup pelaku media saat ini. Media saat ini dalam kondisi sulit bahkan untuk menghidupkan medianya sendiri.

Apalagi seiring dengan makin berkurangnya aktivitas bisnis di tanah air karena pengaruh wabah virus corona melanda , sehingga menyebabkan media kehilangan sumber pendapatan terutama untuk biaya produksi juga operasional.

Sebaliknya, Media dituntut berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi jurnalistik, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya dan tidak hoax, apalagi berkaitan dengan pemberitaan positif pencegahan dan penanganan covid -19.

“Kita berharap pemerintah dan instansi terkait peka terhadap hal ini. Karena media berperan besar dalam hal kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan perlu diingat, media atau pers adalah pilar keempat demokrasi”, tutupnya.

(Rilis /Arhp)

Sumber : Release IWO