Terkait Simpang Siurnya Isu Penebangan Kayu Di Desa Pardomuan Dan Ulumerah, Begini Fakta Sebenarnya

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Beredarnya informasi tentang pengolahan lahan dan kayu di Desa Ulumerah dan Desa Pardomuan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, bahkan dikaitkan dengan adanya kegiatan pembangunan food estate di areal itu, namun faktanya pengolahan lahan yang dilaksanakan di areal tersebut telah melewati mekanisme dan prosedur yang ada.

demikian dikatakan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, Adei Johan Banurea, SP, MP lebih lanjut dijelaskan bahwasanya kegiatan pengelolaan kayu di Desa Ulumerah dan Pardomuan sama sekali tidak ada kaitannya dengan program food estate di areal itu.

Areal dimaksud sebenarnya bukan Hutan Lindung melainkan areal APL dan lahan tidur, jadi sebelum adanya program Food Estate inipun bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat, kemudian dengan adanya program Food Estate, oleh masyarakat disepakati bahwa areal warga itui akan diperuntukkan menjadi lahan Food Estate, dan hal itu sudah disepakati oleh masyarakat pemilik areal dengan Pemerintah dan offtaker.

Adapun pengambilan kayu sekarang sama sekali bukan berkaitan dengan kegiatan Food Estate seperti informasi yang selama ini beredar, melainkan oleh Perusahaan lain yang sudah memiliki ijin pengolahan kayu sebelum adanya program tersebut.
nantinya lahan warga itu akan diperuntukkan bagi pengembangan Food Estate, setelah kegiatan pengambilan kayu disana selesai” jelas Adei Johan.

Sementara itu, Camat Sitellu Tali Urang Julu, Ucok Benget Berutu, SP menjelaskan bahwa lahan tersebut nantinya akan menjadi bagian pengembangan Food Estate apabila sudah dibersihkan. Lahan Food Estate seluas 1.800 ha yang dipersiapkan oleh masyarakat sebagian masih tertutup hamparan kayu dan tergolong lahan tidur.
Oleh karena itu Pemerintah tidak memfasilitasi pembersihan lahan, maka masyarakat yang ikut dalam program itu kemudian membentuk kelompok guna mencari pengembang yang bersedia membersihkan lahan tersebut, sekaligus mengelola kayu yang ada, jadi sebenarnya masyarakat diuntungkan dalam hal itu, disamping juga nanti lahan tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan food estate juga. Kita mengetahui hal ini, bukan tidak mengetahui, akan tetapi kan semua sesuai prosedur, jelas Ucok benget Berutu Ketika dihubungi.

Ditempat terpisah, Salah satu pihak pengembang pak Samuel Berutu, selaku pemegang Hak Atas Tanah di areal itu menjelaskan bahwa Areal perkebunan rakyat yang mereka Kelola di Desa Ulumerah dan Desa Pardomuan telah memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing.

Berdasarkan SKT yang telah diserahkan kepada Kamilah selanjutnya kami mengurus ijin pengelolaan kayu ini, yang sekaligus membersihkan lahan yang nantinya diperuntukkan bagi program food estate, artinya lahan ini kami bersihkan sekaligus kami manfaatkan kayunya, jelas Samuel.

Samule Berutu juga menjelaskan bahwa mekanisme pengolahan kayu di areal ini telah sesuai prosedur yang berlaku.
Pengembang telah memiliki ijin dan telah membayar PNBP kepada Pemerintah, sudah dibayarkan sesuai ketentuan, semua lahan sudah ada pemilik artinya bukan hutan lindung melainkan APL dan kebun masyarakat, jelas Samuel Berutu kemudian.

Kalau katanya pengembang mengabaikan masyarakat, melangkahi aturan dan sebagainya, hal itu sama sekali tidak benar, kami sudah lakukan kewajiban kami sesuai hasil musaywarah bersama, termasuk membayarkan nilai kayu yang kami ambil kepada masyarakat pemilik lahan, membayarkan CSR kepada Pemerintah Desa setempat, pemilik ulayat, Pemuda Setempat dan juga membantu pembangunan Rumah Ibadah di Desa” Ujar Samuel Berutu mengahiri.

(Jaman munthe )