PIRNAS.COM | JAKARTA – Terkait akan dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan Workshop Nasional Notaris dan PPAT dalam rangka pemenuhan pengetahuan Pemetaan dan pengukuran tanah secara digital untuk mengetahui secara digital untuk mengetahui secara akurat status tanah, status kepemilikan, dan ukurannya. Pihak Iqtishad dan Masyarakat Anti Mafia Tanah (Mamta) melakukan diskusi bersama dengan Sekjen Dirjen Survey & Pemetaan Pertanahan & Ruang (SPPR Men ATR BPN RI), di Kuningan Jakarta, Pada hari Jum’at 14 Januari 2022.
Tampak diskusi itu sangat berirama setelah Donni selaku Sekjen dirjen SPPR Men ATR BPN RI mengungkapkan kesediaan pihaknya untuk hadir pada acara yang akan dilaksanakan oleh Iqtishad dan Mamta tersebut. Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat dan Notaris PPAT untuk mengetahui status tanah dan kepemilikan tanah. Dalam pertemuan itu juga Doni menyebutkan Notaris dan PPAT akan bisa masuk ke aplikasi –aplikasi yang dibuat oleh Kementerian ATR dan BPN RI termasuk para Surveyor berlisensi sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor berlisensi. Pertemuan itu dilaksanakan dimulai pada pukul 9:30 wib, di ruang kantor Sekjen Dirjen SPPR Men ATR BPN RI.
Turut hadir dalam kegiatan diskusi itu Darwin Marpaung Selaku Dewan Pengawas Masyarakat Anti Mafia Tanah Indonesia dan Presiden Direktur Iqtishad Profesor Dr. Agustianto Mingka, dan Irwanto selaku Direktur Operasional Masyarakat Anti Mafia Tanah.
Disebutkan Darwin bahwa Acara yang akan kita gelar ini nantinya bertujuan untuk mendeteksi dini status tanah agar tidak terjadinya tumpang tindih legalitas kepemilikan tanah penerbitan sertifikat SHM dan HGB juga HGU. ‘’Diharapkan hasil acara ini kepada peserta nanti nya akan mampu memploting lokasi tanah dengan digital. Karena peserta akan dibekali secara praktis ilmu dan kompetensi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing terutama Pejabat Pembuat Akta Tanah.” Tuturnya.
