Terkait Anak Putus Sekolah Karena Tunggakan Uang SPP, Ketua GBNN Sumut Minta Sekolah Cari Solusinya

PIRNAS.COM | MEDAN UTARA – Terkait anak seorang wartawan disalah satu media online, warga Jalan Selebes Gang 5 No.145 Lingkungan 34 Kelurahan Belawan Dua Kecamatan Medan Belawan yang saat ini anak tersebut duduk dikelas 1 SMK disalah satu sekolah swasta di Medan Utara yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan seharusnya sudah mengikuti proses belajar ke kelas dua ditahun ajaran baru ini, karena orangtua sianak yang bekerja sebagai seorang wartawan disalah satu media online belum bisa melunasi tunggakan uang sekolah anaknya, walaupun orangtua sianak sudah bermohon untuk minta toleransi dengan pihak sekolah, akan tetapi sianak tetap saja tidak bisa ikut proses belajar secara online dari sekolahnya sebelum melunasi tunggakan uang SPP.

Menyikapi masalah tersebut, Ketua Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Provinsi Sumatera Utara, Trieyanto Sitepu, SH., meminta kepada pihak sekolah untuk mencarikan solusinya agar anak tersebut tetap bisa ikut belajar ditahun ajaran baru ini, bukan malah melarang anak tersebut untuk belajar karena masih menunggak uang sekolah.

“Sekolah menurut saya tidak berhak menghukum siswa/siswi yang belum membayar biaya SPP seperti peristiwa yang menimpa anak dari seorang wartawan tersebut karena belum melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP”, ucap Trieyanto pada Media Pirnas melalui WhatsApp, Kamis (16/07/2020).

Trieyanto juga menjelaskan, Jika Orangtua siswa/siswi tidak memiliki biaya sehingga belum melunasi biaya pendidikan, Tindakan sekolah terhadap para siswa yang orangtuanya belum melunasi uang SPP adalah bentuk kekerasan terhadap anak, Itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik dan psikis, berpotensi kuat melanggar pasal 76C UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“Dalam case tersebut diatas saya kira psikis anak tersebut sudah tercederai karena siswa/siswi tersebut tertekan dan merasa direndahkan dan dipermalukan di lingkungan sekolahnya, banyak temannya atau gurunya yang tahu kalau orangtuanya belum bisa melunasi uang SPP,” jelas Ketua GBNN Sumut itu.

Bahwa kewajiban melunasi SPP merupakan kewajiban orangtua siswa, bukan kewajiban siswa bersangkutan.

“Yang harus dipanggil, ditegur dan disurati pihak sekolah adalah orangtuanya. Kalau ada perjanjian antara ortu siswa dengan pihak sekolah saat mendaftar sekolah di tempat tersebut, bukan siswa/siswa jadi tidak boleh masuk sekolah”, jelasnya lagi.

Trieyanto juga menambahkan, Seyogyanya pihak sekolah dapat membantu mencari solusi bagi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap para siswanya yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.

“Jika ternyata orangtua siswa tersebut tidak bisa melunasi uang SPP beberapa bulan karena ketidak mampuannya, maka hal ini harus dibicarakan baik-baik”, jelas Trieyanto menambahkan.

“Sekolah juga bisa berkoordinasi dengan pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan setempat agar ada jalan keluar, misalnya membantu memindahkan sang anak ke sekolah negeri terdekat, karena sekolah negeri mungkin memiliki Bantuan dari Pemerintah dsb, berbeda dengan pihak sekolah swasta yang memang operasional sekolah sangat tergantung dari uang SPP yang dibayar siswa,” tutup Trieyanto dalam penjelasannya.

(Tim/Red)