Syahdan Kobra : Silahkan Bagi-Bagi Kursi di PUD Pasar Medan, Tapi Harus Profesional dan Sesuai Mekanisme

PIRNAS.COM | MEDAN – Walikota Medan, Bobby Nasution harus mengedepankan profesionalitas dalam menunjuk Pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan.

Meskipun pada akhirnya, penunjukkan itu tidak terlepas dari dinamika politik, namun tidak mengabaikan tujuan untuk pembangunan kota.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Khusus Lembaga Cerdas Community Provinsi Sumatera Utara, Syahdan Kobra di sela-sela kunjungan kerjanya di kantor PD Pasar Medan, Jalan Rajak Baru No 1 Pasar Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sabtu (20/03/2021) siang.

“Dirut PUD Pasar Medan kedepannya harus mereka yang Visioner. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Banyak pasar yang terkesan mati suri. Dirut PD Pasar harus bisa mengkolaborasikan Pedagang Tradisional ke Sistem Digital,” ucap Syahdan Kobra.

Selain Ketua Satgassus Lembaga Cerdas Community Sumut, Syahdan Kobra yang juga menjabat Ketua Satgas Lembaga Komando Bela Negara Sumut itu berpendapat, kalaupun Walikota Medan menunjuk kader-kader partai politik pendukung, maupun lembaga-lembaga pendukung untuk mengisi jabatan di PUD Kota Medan, menurutnya itu sah-sah saja. Sebab, tidak sedikit jumlah Kader Partai Politik yang memiliki integritas jika diamanahkan memimpin BUMD.

“Saya rasa tidak masalah jika Dirut PUD dari Kader Parpol (partai politik), maupun dari non partai seperti lembaga-lembaga yang dulunya pernah ikut jadi pendukung saat masa kampanye, sejauh mereka
melakukan kerja-kerja secara profesional dan pak Walikota Medan merujuk pada kompetensi seseorang. Memang tidak bisa dihindarkan (bagi-bagi kursi), paling tidak diminimalisir lah,” saran Ketua Satgassus Lembaga Cerdas Community Sumut itu.

Lebih lanjut Syahdan Kobra menjelaskan, jika Walikota Medan tetap menerapkan sistem bagi-bagi kursi pimpinan PUD ke kader partai politik, maupun lembaga-lembaga yang dulunya pernah ikut mendukung, mengingat balas jasa tanpa melihat kemampuan, menurut hematnya hal itu harus dihindari.

“Dengan visi dan misi pak Walikota Medan yang ingin menjadikan kota ini sebagai kota metropolitan yang maju dan modern akan sulit tercapai, kalau pak Walikota-nya lebih mengedepankan sistem balas jasa,” ujar Syahdan Kobra.

Syahdan Kobra juga berharap, Jika Walikota Medan tetap mengakomodir dari kalangan partai politik pendukung, maupun dari kader lembaga-lembaga dan Ormas yang pernah ikut serta dalam mendukung saat Pilkada Medan yang lalu, Akan tetapi harus tetap mengacu kepada kemampuan dan profesional personil orangnya yang akan di tempatkan pada posisi kursi-kursi tersebut.

“Tetapi kalau memang pak Walikota Medan tetap mengakomodir kepentingan Partai Politik pengusung, maupun lembaga-lembaga yang juga pernah ikut mendukungnya saat pencalonan dulunya, dan melihat dari sisi kompetensi, kinerja, kemampuan, profesionalitas, kapasitas dan segala macam, silahkan saja. Tapi yang lebih utama yang saya jelaskan tadi,” pungkasnya.

Diakhir penjelasan dan saran-sarannya tersebut, Syahdan Kobra juga tidak menutup kemungkinan kalau Walikota Medan juga butuh dari kader-kader Satgassus Lembaga Cerdas Community Sumut ikut serta dalam mengisi posisi kursi-kursi tersebut yang ada di Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta untuk di posisi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan.

“Ya, Kalau Pak Walikota juga butuh kader kami untuk di posisikan pada kursi-kursi tersebut, Alhamdulillah. Kami akan kirimkan nama kader kami yang terbaik dan profesional, termasuk Sekretaris saya sendiri yang sudah teruji akan kemampuan ilmu birokrasinya, serta memiliki sifat yang jujur dalam bekerja dan disiplin dalam menjalankan suatu pekerjaan,” harap Syahdan Kobra.

(Zainal Abidin)