LABUSEL, PIRNAS | Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menyambut kunjungan kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungannya kali ini, BNNP Sumut bertujuan untuk mensosialisasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Acara di gelar di Aula Kantor Pemkab Labusel, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Selasa (17/9).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kab. Labusel di wakili oleh Sekdakab Labusel, Zulkifli, Kepala BNNP Sumut, Brigjend Pol. Drs. Atrial, SH, Asisten I dan II Kab. Labusel, Forkopimda Labusel, seluruh pimpinan OPD Kab. Labusel, Tim BNNP Sumut, seluruh Camat se Kab. Labusel, beberapa Kades dan perwakilan Kades Kab. Labusel, OKP, dan LSM.
Sekdakab Labusel, Zulkifli dalam kata sambutannya mengucapkan selamat datang kepada BNNP Sumut di bumi Santun Berkata Bijak Berkarya. Dan berharap jika jalinan silaturahmi tersebut dapat memberikan pencerahan dan motivasi sehingga dapat menyusun kekuatan untuk melawan dan memerangi Narkoba.
“Untuk lebih mengenal Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kami cintai ini. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu yang terbentuk menjadi pemerintahan sendiri dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara,” kata Zulkifli.
Sekdakab Labusel juga melanjutkan penjelasan sedikit tentang profil, biografi dan latar belakang Kabupaten Labusel. Sekdakab Zulkifli kembali menjelaskan bahwa ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak pada jalur persimpangan trasnportasi darat dari Provinsi Sumatera Utara menuju Riau dan Sumatera Barat.
“Dengan segala potensi yang ada menjadikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan rawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” terang Zulkifli
“Latar belakang dari berbagai kasus yang terjadi, dapat dilihat bahwa yang menjadi korban tidak pandang bulu, dari anak-anak di bawah umur hingga ke manula dari pria dan wanita. Dari yang kaya bahkan sampai yang susah para pengusaha buruh tani bahkan pegawai negeri pun dapat mengkonsumsi Narkoba,” jelas Zulkifli.
Sekdakab Labusel tersebut juga menambahkan, berdasarkan data dari pengadilan agama Rantauprapat, menjelaskan bahwa 80% terjadinya perceraian di akibatkan oleh Narkoba. Dan pada umumnya di ajukan oleh kaum wanita muda berusia 20 – 35 Tahun.
“Mereka menuntut cerai karena Narkoba, telah merubah suami mereka menjadi monster yang brutal dan kejam bahkan lebih mementingkan kebutuhan untuk mengkonsumsi Narkoba dari pada tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Zulkifli.
Sekdakab Labusel juga mengatakan, dengan situasi dan kondisi sebagaimana yang di sampaikan, Bupati Labusel, selaku Ketua Tim Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berupaya dengan maksimal melakukan rencana aksi memerangi dan melawan Narkoba dengan memberdayakan seluruh OPD, Camat dan Kepala Desa. Terlebih dengan pembekalan Sosialisasi dari Tim penggerak PKK yang dalam hal ini memproteksi kaum ibu dan anak-anak supaya tidak menjadi korban.
Sekdakab Labusel juga menilai, jika selama ini, pemberdayakan peran dan fungsi pada forum dan organisasi masing-masing terdapat intrik yang kurang memadai, menjadikan segala upaya yang di lakukan tidak efektif.
“Mudah – mudahan dalam kegiatan ini dapat memberi ilmu dan motivasi yang menguatkan kebersamaan dan persatuan kami dalam memerangi dan melawan Narkoba dengan motto Labuhanabatu Selatan sehat, cerdas dan tanggap menuju keselamatan dunia dan akhirat,” tandasnya.
Sementara, Kepala BNNP Sumut, Brigjend Pol. Drs. Atrial dalam kesempatan tersebut menyampaikan jika dampak bahaya narkoba sudah sangat merusak generasi muda.
Brigjend Pol Atrial juga mengatakan, jika pengguna Narkoba tidak hanya merembet ke generasi muda, melainkan sudah masuk ke sektor institusi pemerintahan, baik itu legeslatif, executive, yudikatif maupun pihak swasta.
“BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah lembaga pemerintahan non kementerian, di bentuk berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Kepala BNN itu di angkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkoordinasi dengan Polri,” jelasnya.
Dikatakan Jendral bintang 1 itu, jika BNN sudah ada di 34 Provinsi dan untuk kabupaten/kota sudah terbentuk sebanyak 172 kantor BNN, sedangkan untuk Sumut sudah terbentuk sebanyak 15 kantor BNN.
“Untuk Labuhanbatu sudah kita bentuk BNN, yakni di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Karena untuk membentuk badan vertikal BNN di kabupaten/kota, kita berharap dari keseriusan Pemda, karena Pemda harus siap dalam memberantas Narkoba. Jadi tugas kami di samping penegakan hukum adalah memberikan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi,” terang Kepala BNNP Sumut, Brigjend Pol. Drs. Atrial, SH.
Kemudian, selanjutnya dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dilanjutkan dengan memberikan penjelasan serta menyampaikan paparan – paparan tentang P4GN yang di sampaikan oleh narasumber dari tim BNNP Sumut, T Harianja.(Zainul)
