Rokan Hilir, pirnas.org & pirnas.com | Banyaknya kebutuhan sekolah saat ini membuat para oknum pengelola dana BOS (biaya operasional sekolah) pusing untuk mengkelola, karena diikat dengan peraturan pemerintah untuk melarang melakukan pengutipan sekecil apapun, disetiap sekolah yang ada di NKRI, seperti yang terlihat kacamata Pirnas saat temu ramah dengan para tim DPD LSM PKR-N Rokan Hilir di SD. N. 003 Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (28/11/2019) sekira jam 11 wib pagi hari.
Temu ramah dengan para tim LSM PKR-N, Pak Legino yang menjabat sebagai bendahara sekolah, bercerita sangat mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah saat ini terutama di dunia pendidikan saat ini, terkhusus di SD. N. 003 Bagan Sinembah, “karena sebelum-sebelumnya biaya ujian itu dulunya tidak pernah dibebankan dari dana BOS (biaya operasional sekolah) nah tahun ini udah dibebankan ke dana BOS, sebelumnya ada dana tersendiri dari DISDIK, kenapa demikian kita katakan pak, kami menerima dana BOS 89 juta per tiga bulan dari jumlah siswa 557 siswa, dan dana ujian anak-anak di sekolah ini sekitar 10 juta, jadi kalaulah kembali seperti semula dananya dari DISDIK kan bisa kita fungsikan ke yang lain,” katanya.
Menanggapi keluhan itu, tim LSM PKR-N Rokan Hilir kembali melontarkan pertanyaan, apa-apa saja rupanya kegiatan ekskul yang bapak buat di sekolah kita ini, dan ada berapa jumlah guru honor, kemudian berapa bapak bayarkan gaji guru honor tersebut, agar nantinya kita bisa kita rincikan dimana letak keluhan bapak tersebut?.
Legino menjawab, “Yah….ekskul kita pak ada dua yaitu : Pramuka & Walet putih. Dan kita bayar setiap pertemuan satu kali seminggu Rp. 50.000 dan satu bulan ada 4 kali begitu juga dengan kegiatan yang lain, kemudian guru honor kita ada 8 orang pak, kita gaji Rp. 600.000 perbulan itulah yang terperinci saat ini yang nampak jelas menonjol”, cetusnya.
Bermodalkan keterangan dari pihak SD. N. 003 Bagan Sinembah, asumsi tim LSM PKR-N Rokan Hilir kalau pengeluran untuk yang nampak dan diterangkan bendahara sekolah masih hal-hal yang wajar, kalaulah memang benar itu pengeluaran sudah termasuk menonjol bisa kita kalkulasikan bahwa pertiga bulan dana untuk guru honor dan eksul sekitar Rp. 15.600.000. pertiga bulan sedangkan dana yang di kucurkan pemerintah pusat senilai 89 juta pertiga bulan, Rp. 15.600.000. – Rp. 89.000.000. = Rp. 67.000.000. menurut tim LSM menyikapi keluhan tersebut.
Ditempat yang sama awak media mengkonfirmasi tim LSM PKR-N Rokan Hilir, apakah memang benar pihak SD. N. 003 berharap agar biaya ujian di kembalikan seperti semula ada dana tersendiri.
“Itu benar kami pun sudah mendengar dan akan menindak lanjuti, dan kemungkinan akan mengusulkan apa kendalanya kenapa sudah ada dana tersendiri yang mengatur biaya ujian kenapa dalam satu tahun ini diambil dari dana BOS (biaya operasional sekolah)” katanya penuh semangat.
Setelah temu ramah kurang lebih dua jam tim LSM PKR-N pun meminta bersuak foto dengan bendahara sekolah SD. N. 003 Legino sebagai bukti kerja rutinitas yang dilakukan lembaga tersebut.
Dihimbau kepada pihak terkait agar meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan apabila kebijakan tersebut, bisa memperuncing sekolah agar meninjau kembali.
Reporter : Juli Manik
