Problematika Mafia Tanah di Indonesia, Strategi Dan Solusinya

Menurut Progress yang disampaikan pada Siaran Pers Kementerian ATR pada 18 Oktober 2021 yang baru lalu, bahwa pada tahun 2020 penanganan kasus sesuai targt operasi (TO) yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR baru sebanyak 7 kasus, Tahun sebelumnya (2019) 11 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus. (Data Kementerian ATR, Conferensi Pers, 18 Okt,2021 )

Padahal kasus mafia tanah yang menjadi lahan sengketa cukup banyak (menggurita). Sekedar contoh, di Sumut saja terdapat 173 laporan kasus keterlibatan sindikasi kejahatan mafia tanah. Salah satunya adalah sengketa lahan perkebunan PT Wonorejo Perdana yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Melihat fakta dan fenomena kejahatan mafia tanah yang begitu massif, maka Iqtishad Consultan Indonesia, berkolaborasi dengan sejumlah LBH di Indonesia bersama assosiasi advokad menyatukan langkah untuk memberantas mafia tanah, membela korban mafia tanah, menuntut penegakan hokum secara adil untuk kepastian hokum di Indonesia. Salah satu acara yang besar yang pernah dilaksanakan kolaborasi ini adalah FGD (Fokus Grup Discussion) dengan mengundang para pejabat Negara terkait penegakan hokum, praktisi hokum, pakar (sejumlah Guru Besar), serta pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum, seperti kejaksanaan dan mahkamah Agung untuk terwujudnya penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam persoalan mafia tanah ini serta perlindungan hokum kepada rakyat.

Diharapkan pemerintah dan semua aparat penegak hukum terus-menerus secara konsisten berdasarkan moral memerangi mafia tanah tersebut dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan hukum, serta memberikan Perlindungan hak keperdataan kepada pemilik dokumen pertanahan.

Banyak sekali kasus mafia tanah di Indonesia, antara lain kasus tanah adat untuk pertambangan emas di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga Kasus Tanah Adat Dakke di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan untuk pertambangan emas juga,

Kasus lainnya adalah mafia tanah di Aceh Timur, Kecamatan serba jadi seluas 4.200 ha.

Salah satu kasus mafia tanah yang besar yang menjadi perhatian publik dan berlarut-larut penyelesaiannya adalah kasus mafia tanah di PT Wonorejo Perdana di Sumatera Utara (Kabupaten Padang Lawas Utara, seluas 9.192 Ha ).

Secara mengejutkan beralih kepemilikannya kepada pihak lain (konglomerat) secara melawan hukum (Fakta dan kronologinya terdapat di data Dirjen AHU), karena diduga dilakukan melalui perampasan dan pengalihan hak secara tidak sah.

Semua bukti hokum otentik telah nyata adanya.Peranan negara di sini sangat menentukan.Kebangkitan rakyat dan para tokoh sedang berlangsung.(Kesimpulan FGD Problematika Mafia Tanah di Indonesia).

Solusi dan Strategi